Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Migrant Care: PJTKI Nakal Menjamur karena Dibiarkan  

image-gnews
Anis Hidayah. TEMPO/Yosep Arkian
Anis Hidayah. TEMPO/Yosep Arkian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) nakal menjamur karena pemerintah abai. “PJTKI nakal sudah lama sekali ada. Itu terjadi karena dibiarkan,” katanya kepada Tempo, Kamis, 6 November 2014.

Pernyataan Anis itu menanggapi hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Ketenegakerjaan Hanif Dhakiri di penampungan tenaga kerja Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta, kemarin. Di tempat itu, 43 calon TKI ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang hanya berukuran 4 X 3 meter. Di ruangan itu mereka belajar dan makan. Juga tidur beralaskan kasur busa tipis.

Di rumah itu hanya tersedia satu kamar mandi. Hanif melihat kondisi itu sangat memprihatinkan. Hanif sempat mengamuk dan berteriak-teriak karena tidak diperbolehkan masuk oleh petugas jaga di tempat itu. Hanif akhirnya memanjat pagar untuk bisa masuk ke dalam rumah. Hanif menilai penampungan TKI itu sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Anis, PJTKI nakal ada di banyak tempat di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan berlokasi tidak jauh dari kantor pemerintah. Itu sebabnya dia menyayangkan fakta tersebut. “Pemerintah itu tahu, tapi membiarkan adanya tindakan ketidakmanusiawian itu,” ujarnya.

Anis juga menilai sistem pengawasan dan perlindungan terhadap TKI tidak dilakukan secara ketat. “Pengawasan yang katanya dilakukan setiap tiga bulan sekali itu hanya basa-basi,” ucapnya.

Meski begitu, Anis mendukung sidak yang dilakukan Hanif. Dia bahkan meminta sidak itu harus lebih sering dilakukan. “Sidak seperti itu harus dilakukan secara reguler,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

MITRA TARIGAN

Topik Terhangat
TrioMacan Dibekuk | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok | Kabinet Jokowi

Berita Terpopuler
Hina Al-Quran, Sepasang Umat Kristen Dibakar
Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia
Blusukan ke Bandara, Apa Saja Temuan Jonan?
Ryamizard Kecewa Denda Pesawat Asing Sedikit
Pembunuh Dua TKI Suka Seks Menyimpang





Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

19 hari lalu

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.


Bakal Usut Korupsi Kemnaker Era Cak Imin, KPK: Kami Tegak Lurus dan Murni Penegakan Hukum

21 hari lalu

Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dikabarkan bakal berduet dengan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Laporan harta kekayaan Cak Imin terakhir kali yang diserahkan pada 31 Desember 2022 menyebutkan bahwa kekayaannya sejumlah Rp 27,2 miliar (Rp 27.280.500.000). TEMPO/M Taufan Rengganis
Bakal Usut Korupsi Kemnaker Era Cak Imin, KPK: Kami Tegak Lurus dan Murni Penegakan Hukum

KPK tegaskan pengusutan kasus korupsi di Kemnaker era Cak Imin tak politis dan murni penegakan hukum.


KPK Sebut Kemungkinan Cak Imin Diperiksa Kasus Korupsi Kemenaker 2012

22 hari lalu

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota  Tanjungpinang, Den Yealta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi  Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 11 Agustus 2023. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Kemungkinan Cak Imin Diperiksa Kasus Korupsi Kemenaker 2012

KPK akan memanggil dan memeriksa seluruh pejabat yang menjabat dalam tempus waktu dugaan perkara, dalam tempusnya, Cak Imin menjabat Menaker saat itu.


KPK Periksa PNS Kemenaker di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

25 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa PNS Kemenaker di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

KPK belum menjelaskan dengan rinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut.


Dokumen Ungkap Banyak Pekerja Cina di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Kata KCIC

30 hari lalu

PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC melalui Kontraktor Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) melakukan hot sliding test di jalur kereta pada Sabtu, 20 Mei 2023. Kredit: KCIC
Dokumen Ungkap Banyak Pekerja Cina di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Kata KCIC

Sebuah dokumen mengungkap jumlah pegawai asal Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lebih banyak dibandingkan dari Indonesia. Apa kata KCIC?


Riset: Banyak Majikan di Singapura Pakai Polisi untuk Ancam ART

35 hari lalu

Para pekerja rumah tangga asal Filipina melakukan doa bersama saat akan dimulainya pembagian barang-barang gratis dari hasil sumbangan di Singapura, 4 November 2018. REUTERS/Natashia Lee
Riset: Banyak Majikan di Singapura Pakai Polisi untuk Ancam ART

Dalam temuan lembaga hak asasi manusia, banyak majikan di Singapura yang menggunakan polisi untuk mengancam mereka.


Kemnaker Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK: Terkait Kegiatan Beberapa Tahun Lalu

37 hari lalu

Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai dilakukan penggeledahan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh KPK di depan Gedung A, Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat 18 Agustus 2023. KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemnaker Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK: Terkait Kegiatan Beberapa Tahun Lalu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya kemarin.


Perhatikan Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan Pekerja Migran Resmi

57 hari lalu

Suasana para pegawai Command Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kantor Pusat BP2MI, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. Command Center BP2MI yang merupakan pusat data para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, mulai dari detail pekerjaan hingga tempat tinggal di daerah asal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tempo/Tony Hartawan
Perhatikan Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan Pekerja Migran Resmi

Tahapan dan persyaratan lengkap untuk menjadi pekerja migran resmi dengan menyiapkan dokumen yang tepat. Apa saja?


Korban Perdagangan Orang Stres Dijadikan PSK, Suami Ikhlas Terima Istrinya Kembali

12 Juli 2023

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Korban Perdagangan Orang Stres Dijadikan PSK, Suami Ikhlas Terima Istrinya Kembali

Korban perdagangan orang itu disekap di sebuah apartemen dan dipaksa untuk melayani nafsu birahi para pria hidung belang.


Mahfud MD Ungkap 698 Tersangka Kasus TPPO Ditangkap Satgas dalam Sebulan

4 Juli 2023

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA
Mahfud MD Ungkap 698 Tersangka Kasus TPPO Ditangkap Satgas dalam Sebulan

Mahfud MD menjelaskan sebanyak 698 tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditangkap oleh Tim Gugus Tugas kurun waktu 5 Juni 2023 - 3 Juli 2023