Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Anggota DPD perwakilan Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang mendapat ucapan selamat usai memenangi voting pada Sidang Pleno DPD pemilihan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPD perwakilan Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang mendapat ucapan selamat usai memenangi voting pada Sidang Pleno DPD pemilihan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan 132 anggota DPD solid mengusung satu nama dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut dia, dalam rapat gabungan pada Senin malam, semua anggota menyepakati DPD akan mengerucutkan sembilan nama menjadi satu nama. "Setiap tahapan harus dihormati. Bukan berarti sidang paripurna bisa mementahkan semua yang ada dalam rapat gabungan," kata Irman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. (Baca: Terima PPP, Koalisi Jokowi Siapkan Kursi Wakil MPR)

Menurut Irman, DPD tadi malam telah memutuskan memilih satu nama, yakni Oesman Sapta Odang sebagai representasi DPD dalam pimpinan MPR. Dalam versi DPD, kata Irman, satu nama yang diajukan itulah yang dimasukkan dalam lima unsur pimpinan MPR seperti amanat Undang-Undang MD3, meski ada dua paket dari dua kubu yang berbeda. "Kami menawarkan musyawarah mufakat, dua wakil dari koalisi Jokowi dan dua wakil dari koalisi Prabowo. Mari kita kawal Koalisi Merah Putih menuju Indonesia yang hebat," ujarnya. (Baca: Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

Sesuai jadwal, Selasa ini MPR menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua kubu, baik koalisi bekas calon presiden Prabowo Subianto maupun kubu presiden terpilih Joko Widodo, menggandeng Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR sementara, Maimanah Umar, menskors sidang paripurna hingga 13.30 WIB untuk istirahat dan melakukan rapat gabungan kembali di ruangan lain di dalam kompleks parlemen. (Baca:Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR  dan Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok)

Menurut Irman, sidang paripurna hari ini diskors sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu, rapat gabungan akan kembali memperjelas isi rapat gabungan karena mungkin tim fraksi dalam rapat gabungan Senin malam belum menyampaikan kepada anggotanya isi kesepakatan rapat Senin malam. "Setelah dijelaskan, mudah-mudahan bisa lebih gamblang dan sidang paripurna bisa lebih mulus," ujarnya. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

Irman menampik kemungkinan ada nama lain dari DPD yang dicalonkan oleh salah satu kubu sebagai paket pimpinan MPR selain Oesman Sapta. "Tidak mungkin karena kami sudah sepakat sembilan nama yang maju kemarin itu menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan diri menjadi pimpinan MPR. Jadi, kalau nanti jika ada nama di luar itu akan ada sanksi dari Badan Kehormatan DPD," katanya. (Baca: MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR dan Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oesman Sapta mengakui keputusan DPD soal nama pimpinan MPR sudah bulat. Berdasarkan rapat kelompok, sampai rapat internal DPD tadi malam, hanya ada satu nama. Dalam aturan Tata Tertib MPR setiap fraksi hanya boleh mengusulkan satu orang. Sedangkan DPD mewakili satu fraksi dan hanya satu orang. "Jangan sampai nanti ketika ada dua orang yang berbeda dari DPD dan salah satunya terpilih, jadi tidak sah. Jangan memecah DPD yang sudah bulat. Jangan mengecohkan supaya DPD nanti tidak sah," ujarnya. (Baca: Gerindra Kritik Oesman Sapta Odang, Calon Ketua MPR

RIDHO JUN PRASETYO

Berita Terpopuler

Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, FPI Salahkan Ahok 
Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
Ini Profil Nurhayati Calon Ketua MPR dari Demokrat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?


Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

10 hari lalu

Wisatawan berjalan di kawasan Balai Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 21 Agustus 2023. Pemprov Kalimantan Utara mempromosikan sektor wisata unggulan yang salah satunya wisata hutan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan dalam Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

10 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

16 hari lalu

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menghadiri kegiatan open house Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu 10 April 2024. (Foto Istimewa)
Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto


Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

23 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.


Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

37 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.


Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

38 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

38 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.


Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

38 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara DPD RI dengan salah satu calegnya komedian Alfiansyah alias Komeng di TPS 23 Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 14 Februari 2024. Caleg DPD Komeng dan artis Jihan Fahira meraih banyak suara di Jawa Barat karena menjadi salah satu tokoh yang wajahnya dikenal masyarakat. ANTARA/Dedhez Anggara
Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.