Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Anggota DPD perwakilan Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang mendapat ucapan selamat usai memenangi voting pada Sidang Pleno DPD pemilihan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPD perwakilan Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang mendapat ucapan selamat usai memenangi voting pada Sidang Pleno DPD pemilihan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan 132 anggota DPD solid mengusung satu nama dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut dia, dalam rapat gabungan pada Senin malam, semua anggota menyepakati DPD akan mengerucutkan sembilan nama menjadi satu nama. "Setiap tahapan harus dihormati. Bukan berarti sidang paripurna bisa mementahkan semua yang ada dalam rapat gabungan," kata Irman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. (Baca: Terima PPP, Koalisi Jokowi Siapkan Kursi Wakil MPR)

Menurut Irman, DPD tadi malam telah memutuskan memilih satu nama, yakni Oesman Sapta Odang sebagai representasi DPD dalam pimpinan MPR. Dalam versi DPD, kata Irman, satu nama yang diajukan itulah yang dimasukkan dalam lima unsur pimpinan MPR seperti amanat Undang-Undang MD3, meski ada dua paket dari dua kubu yang berbeda. "Kami menawarkan musyawarah mufakat, dua wakil dari koalisi Jokowi dan dua wakil dari koalisi Prabowo. Mari kita kawal Koalisi Merah Putih menuju Indonesia yang hebat," ujarnya. (Baca: Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

Sesuai jadwal, Selasa ini MPR menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua kubu, baik koalisi bekas calon presiden Prabowo Subianto maupun kubu presiden terpilih Joko Widodo, menggandeng Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR sementara, Maimanah Umar, menskors sidang paripurna hingga 13.30 WIB untuk istirahat dan melakukan rapat gabungan kembali di ruangan lain di dalam kompleks parlemen. (Baca:Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR  dan Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok)

Menurut Irman, sidang paripurna hari ini diskors sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu, rapat gabungan akan kembali memperjelas isi rapat gabungan karena mungkin tim fraksi dalam rapat gabungan Senin malam belum menyampaikan kepada anggotanya isi kesepakatan rapat Senin malam. "Setelah dijelaskan, mudah-mudahan bisa lebih gamblang dan sidang paripurna bisa lebih mulus," ujarnya. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

Irman menampik kemungkinan ada nama lain dari DPD yang dicalonkan oleh salah satu kubu sebagai paket pimpinan MPR selain Oesman Sapta. "Tidak mungkin karena kami sudah sepakat sembilan nama yang maju kemarin itu menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan diri menjadi pimpinan MPR. Jadi, kalau nanti jika ada nama di luar itu akan ada sanksi dari Badan Kehormatan DPD," katanya. (Baca: MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR dan Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oesman Sapta mengakui keputusan DPD soal nama pimpinan MPR sudah bulat. Berdasarkan rapat kelompok, sampai rapat internal DPD tadi malam, hanya ada satu nama. Dalam aturan Tata Tertib MPR setiap fraksi hanya boleh mengusulkan satu orang. Sedangkan DPD mewakili satu fraksi dan hanya satu orang. "Jangan sampai nanti ketika ada dua orang yang berbeda dari DPD dan salah satunya terpilih, jadi tidak sah. Jangan memecah DPD yang sudah bulat. Jangan mengecohkan supaya DPD nanti tidak sah," ujarnya. (Baca: Gerindra Kritik Oesman Sapta Odang, Calon Ketua MPR

RIDHO JUN PRASETYO

Berita Terpopuler

Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, FPI Salahkan Ahok 
Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
Ini Profil Nurhayati Calon Ketua MPR dari Demokrat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Amran Ajak Para Senator DPD RI Kawal Produksi Pertanian

11 hari lalu

Mentan Amran Ajak Para Senator DPD RI Kawal Produksi Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak DPD RI guna memperkuat produksi dalam negeri hingga meraih kembali swasembada melalui pengoptimalan lahan rawa dan lahan suboptimal di seluruh Indonesia


Ketua DPD RI La Nyalla Usulkan Lima Konsep Atasi Kesenjangan Sosial Antar-wilayah

22 hari lalu

Calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan penjelasan dalam pertemuan yang bertajuk
Ketua DPD RI La Nyalla Usulkan Lima Konsep Atasi Kesenjangan Sosial Antar-wilayah

Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti menilai jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar.


KPU Prediksi Ada Sengketa Setelah Penetapan DCT

37 hari lalu

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan Idam Kholik serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno (dari kanan ke kiri) hadir pada pelantikan anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPU Prediksi Ada Sengketa Setelah Penetapan DCT

KPU menengarai penetapan DCT bakal dipersoalkan banyak pihak.


Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

3 September 2023

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. TEMPO/Subekti.
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

KPU telah memublikasikan daftar nama calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang pernah menjadi narapidana termasuk napi korupsi. Siapa saja mereka?


ICW Desak KPU RI Publikasikan Rekam Jejak Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi

27 Agustus 2023

Ilustrasi KPU. ANTARA
ICW Desak KPU RI Publikasikan Rekam Jejak Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi

ICW mempertanyakan komitmen KPU RI setelah DCS tak mengumumkan bacaleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.


Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

27 Agustus 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.


KPU DKI Tetapkan 1.818 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

19 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI Tetapkan 1.818 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

KPU DKI Jakarta telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD dan DPD DKI.


M. Syukur: Elit Politik Perlu Mencontoh Para Pendiri Bangsa

17 Agustus 2023

M. Syukur: Elit Politik Perlu Mencontoh Para Pendiri Bangsa

Jokowi memberikan pesan atas fenomena perilaku elit yang akhir-akhir ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.


Surya Paloh Anggap Menarik Pidato Ketua DPD soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

16 Agustus 2023

Sejumlah Anggota MPR RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi akan menyampaikan laporan kinerja lembaga - lembaga negara dan pidato kenergaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surya Paloh Anggap Menarik Pidato Ketua DPD soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Surya Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.


Alfiansyah Bustami Tambahkan Nama Komeng Demi Ikut Pileg 2024, Begini Syarat Tambah dan Ganti Nama

15 Agustus 2023

Komeng. TEMPO/Mazini Hafizhuddin.
Alfiansyah Bustami Tambahkan Nama Komeng Demi Ikut Pileg 2024, Begini Syarat Tambah dan Ganti Nama

Para artis pernah memutuskan untuk mengganti nama di pengadilan, termasuk Komeng untuk ikut Pileg 2024. Simak syarat ganti atau tambah nama.