TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan pemerintah presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu khawatir akan dominasi koalisi pendukung Prabowo Subianto di parlemen. "Presiden tetap lebih kuat," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.
Refly menjelaskan, hubungan eksekutif dan legislatif yang memanas seperti ini wajar terjadi. "Yang penting pemerintah (Jokowi) harus lurus," ujarnya. Pemerintah Jokowi, tutur Refly, hanya perlu membuat program-program murni prorakyat. (Baca: Pengamat: Jokowi Kalah Telak di Parlemen)
Refly menegaskan, Jokowi harus sangat selektif dalam memilih menteri-menteri, termasuk menghindari potensi korupsi yang bisa datang dari lingkungannya sendiri, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)
Ia mengimbau Jokowi agar awas terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang disodorkan parlemen kelak. Mantan Wali Kota Solo tersebut harus bisa membedakan RUU yang memihak rakyat dan demokrasi dengan yang tidak. "Presiden berhak menolak sebuah RUU," ujarnya. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)
Jokowi harus dapat menutup segala celah upaya parlemen yang ingin menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. "Pasalnya, eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang berlawanan," katanya. (Baca: Sidang DPR, Ada Teriakan Sampai Kepalan Tangan)
ANDI RUSLI
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
