Proses Pilkada 10 Kabupaten di NTT Dihentikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa mengusung keranda mayat yang bertuliskan

    Pengunjuk rasa mengusung keranda mayat yang bertuliskan " Demokrasi" dan sejumlah poster saat aksi teaterikal di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 29 September 2014. UU Pilkada tak langsung dinilai mencederai Demokrasi dan mengesampingkan peran serta masyarakat. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Kupang- Komisi Pemilihan Umum di sepuluh kabupaten di Nusa Tenggara Timur menghentikan persiapan pemilu kepala daerah di wilayah masing-masing seusai pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca:UU Pilkada Tak Sah, Perludem Siapkan Uji Materi)

    "Kami hentikan sementara karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, kepada Tempo, Selasa, 30 September 2014. Sepuluh kabupaten itu adalah Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Timor Tengah Utara, Flores Timur, Sabu Raijua, Belu, dan Malaka. (Baca:Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah)

    Menurut dia, dari sepuluh kabupaten yang menggelar pilkada pada 2016, delapan di antaranya telah menyusun jadwal, tahapan, dan anggaran. "Saat ini prosesnya hanya tinggal menunggu penetapan anggaran pilkadanya," katanya. Maryanti mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan KPU pusat untuk bisa melanjutkan proses ini. (Baca:Cara DPRD Agar Pilkada Tetap oleh Rakyat )

    Anggota DPRD NTT, Kazim Kolo, meminta KPU kabupaten dan calon kepala daerah di provinsinya untuk bersabar sambil menunggu putusan final ihwal UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi. "Pemerintah di daerah juga harus kreatif agar warga bisa dilibatkan dalam pilkada, namun sesuai aturan," katanya.

    YOHANES SEO

    Baca juga:
    DPR Tak Loloskan Daerah Otonomi Baru, Massa Protes

    Jepang Incar Pabrik Lensa Kontak di Cikarang

    OJK Minta Bank Tak Bebankan Bunga Besar ke UKM

    Ashraf Ghani Dilantik Jadi Presiden Afganistan

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.