Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Widjojo Nitisastro bersama Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Presiden Soeharto pada acara pelantikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 1993. TEMPO/Linda Djalil
Widjojo Nitisastro bersama Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Presiden Soeharto pada acara pelantikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 1993. TEMPO/Linda Djalil
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi mempertahankan jumlah 34 kementerian, seperti pada pemerintahan SBY. "Guna tercipta pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Nomor 10, Jakarta, Senin, 15 September 2014

Tentunya pembentukan kabinet ini tak lepas dari kehendak presiden terpilih dan wakilnya serta kesepakatan politik yang dibangun. Oleh karena itu, komposisi kabinet di setiap pemerintahan berbeda-beda. Berikut arsitektur kabinet dari era Soeharto sampai Jokowi.

=> Orde Baru (Soeharto)
Kabinet Pembangunan (1967-1998)
Kabinet Ampera II, 24 orang
Kabinet Pembangunan I, 24 orang
Kabinet Pembangunan II, 24 orang
Kabinet Pembangunan III, 32 orang
Kabinet Pembangunan IV, 42 orang
Kabinet Pembangunan V, 44 orang
Kabinet Pembangunan VI, 43 orang
Kabinet Pembangunan VII, 38 orang
- Menteri ditunjuk dari jajaran sipil dan militer pendukung Golongan Karya.

=> Abdurrahman Wahid-Megawati
Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001)

Menteri non-parpol 16 orang
Menteri dari parpol: 17 orang (5 PDIP, 3 PKB, 1 PBB, 2 PAN, 3 Partai Golkar, 1 PK, dan 2 PAN)

- Dibentuk pada 26 Oktober 1999, tiga kali bongkar-pasang: 23 Agustus 2000, 1 Juni 2001, dan 12 Juni 2001.
- Ada 18 posisi menteri dan pejabat setingkat menteri berganti dalam dua tahun.

=> Megawati-Hamzah Haz
Kabinet Gotong-Royong (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004)

Menteri non-parpol 17 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 3, PKB 1, PBB 1, PDIP 7, PPP 2, PAN 2)

- Sebagian besar menteri adalah menteri di era Abdurrahman Wahid.
- Relatif tidak ada pergantian menteri, kecuali Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundurkan diri.

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-partai: 21 orang
Menteri partai: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

- Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
- Dua kali perombakan kabinet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteriparpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

- Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
- Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
- Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

=> Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteriparpol : 16 orang

Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga  ementerian baru.

Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi;  Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sumber dan Bahan: PDAT, diolah IRA GUSLINA

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

7 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

20 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.