TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak elok jika membuat kebijakan strategis, termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjelang berakhirnya pemerintahan.
Apalagi, kata dia, PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa pemerintahan SBY saat ini telah demisioner. (Baca: Konsumsi BBM Banyuwangi Melampaui Kuota)
"Sekarang, kok, PDIP malah mendesak SBY membuat keputusan sangat strategis untuk menaikkan BBM," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27 Agustus 2014.
Dia mengatakan SBY tidak perlu mengambil keputusan apa pun. "Karena pemerintahan ini sudah berakhir dan harus carry over dengan pemerintahan baru," katanya.
Pemerintahan SBY, kata dia, harusnya berfokus menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai, "Dan yang tidak strategis." (Baca: Demokrat: Soal BBM, PDIP Sengaja Berakrobat)
Sebelumnya politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan calon presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, bakal menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali. Jokowi berangkat siang ini. Selain membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Jokowi juga membujuk SBY agar mengurangi subsidi BBM.
"Beban subsidi BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari APBN kita," kata Pramono. Wakil Ketua DPR itu berharap pertemuan keduanya bisa menghasilkan solusi tuntutan kenaikan harga BBM pada era pemerintahan SBY-Boediono. (Baca: Muhaimin Minta Subsidi BBM Dialihkan)
Menurut dia, opsi menaikkan harga BBM atau tidak bukan untuk kepentingan SBY ataupun Jokowi. "Opsi tersebut untuk kepentingan pemerintahan," katanya. Kebijakan menaikkan BBM itu, kata dia, untuk pembangunan yang lebih baik, "dan bisa dilanjutkan pemerintahan Jokowi nanti."
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Baca juga:
Suhardi Mencoba Bangkit dari Tempat Tidur
Jokowi Belum Tawari Muhaimin Jabatan Menteri
Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden
KPK, Polri, dan Kemenkeu Bahas Sektor Tambang
