TEMPO Interaktif, Jakarta: Putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Abdullah Puteh dibacakan secara in absentia. Puteh, Gubenur (Nonaktif) Nangroe Aceh Darussalam, tidak hadir karena sakit. Majelis hakim yang di Ketuai Kresna Menon menilai, sesuai Pasal 18 (2) UU No. 4/ 2004 tentang kekuasaan kehakiman Majelis dapat membacakan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Pekan lalu, Majelis telah menjadwalkan sidang untuk membaca putusan. Namun, Puteh juga tidak hadir gara-gara sakit. Penasihat hukum terdakwa, Juan Felix Tampubolon, keberatan dengan keputusan hakim. Menurut dia, kehadiran terdakwa dalam pembacaan putusan bersifat mutlak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Tindak Pidana Korupsi. "Mohon ditunda sampai terdakwa sembuh," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (11/4). Namun, Majelis tetap bersikukuh dengan keputusannya. Kuasa hukum terdakwa akhirnya meninggalkan ruang persidangan dengan menyatakan vonis yang dibacakan majelis hakim tidak sah.Persidangan pembacaan putusan dalam perkara pengadaan helikopter MI-2 buatan Rusia itu mendapat pengawalan yang ketat dari aparat keamanan. Setiap pengunjung sidang diperiksa dengan detektor dan juga barang bawaannya. Edycan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
4 Juli 2020
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.
Kasus Penipuan, Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara
10 September 2019
Kasus Penipuan, Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara
Abdullah Puteh dianggap terbukti bersalah dalam kasus penipuan terhadap rekan bisnisnya.
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT
26 Oktober 2017
Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT
Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.
Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR
30 Mei 2017
Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR
KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan
30 Maret 2017
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan
Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.
Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan
21 Maret 2017
Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan
Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.
Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK
19 Maret 2017
Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK
Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.
