Penutupan Dolly, Risma Kantongi Restu Megawati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga berdiri di kawasan dolly saat melakukan blokade jalandi alan Putat Jaya, Surabaya (18/6). TEMPO/Fully Syafi

    Sejumlah warga berdiri di kawasan dolly saat melakukan blokade jalandi alan Putat Jaya, Surabaya (18/6). TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Nggak, kok. Sudah dapat (dukungan) dari Bu Mega," kata Risma kepada Tempo, Kamis pekan lalu, 20 Juni 2014.

    Megawati, kata Risma, hanya berpesan agar pemerintah kota menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS. Soal perbedaan pendapat dengan Dewan Pimpinan Cabang PDIP, Risma mengaku tidak tahu. Sebagai kepala pemerintahan, Risma memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

    Sebelumnya santer diberitakan rencana penutupan lokalisasi yang dilancarkan Risma mendapat penolakan dari partai pengusungnya, PDIP. Ketua DPC PDIP Surabaya yang kini menjadi Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, juga dikabarkan berbeda pendapat dengan Risma soal penutupan lokalisasi.

    Risma juga mengatakan penutupan lokalisasi di Putat Jaya itu secara teknis ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penutupan ini sendiri sudah dibicarakan sejak 2010. Ia juga telah mengundang Wisnu Sakti Buana ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya untuk berkomunikasi. Karena itu, keputusan menutup lokalisasi tidak datang tiba-tiba. "Jadi ini bukan tiba-tiba. Mulai ngundang, tak ajak omong, sejak 2011 itu sudah komunikasi terus."

    Menurut Risma, penutupan lokalisasi diikuti dengan transformasi. Sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan transformasi apabila penutupan dilakukan mendadak.

    Mulai 2011, Risma sudah menerjunkan staf perempuan untuk mendata para pekerja seks komersial secara detail. Dari pendataan itu, pemerintah mendapati data 960 pekerja seks yang kemudian bertambah menjadi 1.080 setahun berikutnya. Data itu kemudian digunakan pemerintah untuk mengajukan kompensasi ke Kementerian Sosial. Terakhir, jumlah pekerja seks komersial di Putat Jaya yang terdata sebanyak 1.449 orang.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    Berita lain:
    Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut
    Jokowi Presiden, Risma Tak Mau Jadi Wakil Ahok
    Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi
    Penipuan Investasi, Dua Petinggi Cipaganti Ditahan
    Desain Uang NKRI Redenominasi Beredar, Ini Kata BI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.