Kontras Persoalkan Jenderal di Timses Jokowi-JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti Perayaan hari ulang tahun ke-61 Kopassus di Markas Besar Cijantung, Jakarta, (16/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti Perayaan hari ulang tahun ke-61 Kopassus di Markas Besar Cijantung, Jakarta, (16/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempersoalkan keberadaan jenderal-jenderal di tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Keberadaan jenderal-jenderal itu bisa memberikan efek negatif.

    "Oh, ini jelas merugikan pihak Jokowi. Visi-misi mereka juga jadi dipertanyakan," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.

    Sebagaimana diketahui, hasil penelusuran Tempo menunjukkan ada sejumlah jenderal di dalam tim sukses Jokowi. Beberapa nama yang ditemukan adalah Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, As'ad Said Ali, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi, dan Jenderal Dai Bachtiar. (Baca:Delapan Jenderal Kawal Jokowi-JK ke Istana )

    Haris mengatakan keberadaan jenderal-jenderal tersebut bisa merugikan kubu Jokowi karena mereka adalah bekas jenderal di masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa yang sarat dengan praktek-praktek kotor, bahkan bertentangan dengan HAM untuk memenuhi kepentingan politik.

    Karena mereka berasal dari masa Orde Baru, beberapa jenderal tersebut pernah terlibat kasus-kasus HAM yang dalam misi Jokowi-JK akan ditumpas habis. Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, misalnya, kata Haris, pernah terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. (Baca:Sejumlah Jenderal Dukung Pasangan Jokowi-JK )

    "Ini kontradiktif. Di saat Jokowi-JK mengedepankan penegakan dan pengusutan kasus-kasus HAM dalam misinya, malah ada jenderal-jenderal Orde Baru itu. Ini menimbulkan pertanyaan, bisa tidak Jokowi-JK memenuhi misinya,"ujar Haris.

    Menurut Haris, seharusnya PDIP jauh-jauh hari mengevaluasi dan memperhitungkan efek dari keberadaan jenderal di tim sukses Jokowi-JK. Adapun hal yang harus diperhitungkan, kata Haris, adalah apakah keberadaan jenderal itu kontradiktif tidak dengan visi-misi.

    "Sekarang Jokowi harus bisa membuktikan dirinya tak bisa diatur oleh kepentingan-kepentingan orang di belakangnya, termasuk kepentingan para jenderal itu. Saya kira akan ada banyak kejutan nantinya, terutama dalam penegakan HAM,"ujar Haris. (Baca:Di Acara Hendropriyono, Mega Bersanding Wiranto)

    Ditanyai apakah keberadaan jenderal itu membuat elektabilitas Jokowi berkurang, menurut Haris tidak. Ia beranggapan bahwa Jokowi-JK masih menjadi pilihan capres-cawapres yang aman.

    "Meskipun ada jenderal di belakang, Jokowi itu itungannya masih bersih karena ia berasal dari masa politik yang berbeda. Kalau Prabowo kan sudah tak perlu dipertanyakan lagi asalnya dan bagaimana masa lalunya. Yah, lihat orangnya dulu saja, jangan lihat temannya," ujar Haris. 

    ISTMAN MP

    Terpopuler:
    DPR Sebut Jatah Haji dari Menteri Sudah Biasa
    Anggito: Pejabat Kementerian Agama Siap Diperiksa
    Mencari Mercusuar Malaysia di Desa Temajo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.