Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampanye Hitam, Projo: Picu Bentrok Pendukung

Editor

Sugiharto

image-gnews
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (tengah) saat berkunjung ke
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (tengah) saat berkunjung ke "Rumah Jokowi" di Pancoran, Jakarta, Jumat (11/4). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Balikpapan - Kampanye hitam yang berlebihan menjelang pemilihan presiden memicu reaksi kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Pro-Jokowi (Projo). Organ PDIP pendukung calon presiden Joko Widodo ini meminta kepolisian mengusut kampanye hitam terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Yongki Jonacta, serangan politik yang tak proporsional terhadap Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, sudah masuk kategori menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). "Bila polisi lambat bertindak, bisa terjadi benturan antara massa Jokowi dan massa pendukung calon presiden lainnya," katanya di sela-sela peresmian Projo Kalimantan Timur di Kota Balikpapan pada Jumat, 9 Mei 2014.

Salah satu kampanye hitam yang dimaksud Yongki ada penyebaran kabar kematian Jokowi, yang disebut bernama Herbertus Joko Widodo. Di situ Jokowi dicitrakan sebagai pria keturunan Tionghoa dengan nama asli Oey Hong Liong. Informasi menyesatkan itu dibuat mirip dengan obituari. "Serangan politik yang sungguh mengerikan." (Baca: Jokowi Nilai Kampanye Hitam Sudah Brutal)

Salah satu pendiri Rumah Jokowi di bilangan Perdatam, Jakarta Selatan, ini menuturkan bahwa serangan politik bernuansa SARA ini berpotensi menyulut kemarahan pendukung Jokowi. Kemudian akan timbul sikap antipati barisan pendukung Jokowi terhadap massa yang memberikan dukungan kepada capres lain. Kondisi ini, menurut Yongki, sudah diketahui pihak berwajib sehingga polisi tak perlu menunggu laporan untuk memulai pengusutan. "Apalagi ini bukan delik aduan," ucapnya. (Baca: Kampanye Hitam ke Jokowi, Pengamat: Percuma)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yongky memastikan, Projo tidak akan membalas serangan kampanye hitam itu. Projo akan berkampanye untuk Jokowi secara beretika dengan mengedepankan pemaparan visi-misi pembangunan Indonesia. Bahkan, ia mengatakan, Jokowi menanggapi serangan politik berupa kampanye hitam itu dengan meresmikan kampung deret di Cilincing, Jakarta Utara.

SG WIBISONO

Berita Terpopuler:
Boediono Sebut Yang Mulia, JK: Saya Cukup Pak Hakim 
Cara Bupati Bogor Mengelak Disebut Terima Suap
Kabar Olga Meninggal Beredar, Billy Tak di Sisinya 
Kata Korut, Obama seperti 'Monyet Hitam' 
Jusuf Kalla Nonton Detik-detik Kesaksian Boediono  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

52 menit lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

1 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

4 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?


Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

7 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.


Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

7 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.


Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

7 jam lalu

Faizal Assegaf, Kritikus Politik/Koordinator SPOT, saat ditemui usai diskusi publik Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) pada Senin, 4 Maret 2024 di Gedung MPP ICMI, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.


Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan extra pula. Foto : Humas Pemberitaan KPK
Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.


Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

8 jam lalu

Presiden Jokowi menyambut Pansel Capim KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Penyerahan sepuluh nama ke presiden ini bakal menjadi tugas terakhir pansel. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?