TEMPO.CO, Kendari - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana menuding pemerintah kurang mengontrol maraknya pertambangan di kawasan hutan dalam tiga tahun terakhir. Menurut anggota DPRD Bombana, Makmur, kurangnya fungsi kontrol ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang batas-batas kawasan hutan di kabupaten penghasil emas di Sulawesi Tenggara ini.
“Bayangkan saja, legislator pun tidak memahami mana kawasan dan yang bukan. Bagaimana mau mengontrol perusahaan tambang, kalau batas kawasan saja tidak tahu?” kata Makmur.
Kedatangan Makmur di kantor Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara ini untuk meminta peta kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bombana. Dalam kunjungannya itu, Makmur ditemani oleh dua legislator lainnya, Ridwan dan Faisal.
Kedatangan anggota DPRD Bombana ini diterima oleh Sekretaris Dinas Kehutanan, Ansar. Dalam diskusi itu, , terungkap bahwa selama ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana tidak pernah transparan dalam memberikan informasi tentang batas-batas kawasan hutan di Bombana.
Ansar mengatakan, konflik penggunaan lahan di dalam kawasan hutan tidak lepas dari keberadaan batas kawasan hutan. Ia menyatakan kebutuhan batas kawasan hutan ditentukan pengakuan keberadaannya oleh masyarakat dan kekuatan status hukum.
ROSNIAWANTY FIKRY
Populer:
Anas Sudah di Area Gedung KPK, Kenapa Tak Masuk?
Bantah ke Cikeas, Denny Tuntut PPI Minta Maaf
Jokowi Senyum-senyum Dipanggil Calon Presiden
Microsoft: Xbox One Terjual 3 Juta Unit
