TEMPO.CO , Jakarta: Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya penduduk di pedesaan.
Sepanjang 2013, jumlah seluruh penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 28,55 juta orang. Bila dibandingkan dengan data pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 0,49 juta orang. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar, dengan jumlah sekitar 15,55 juta orang. Setelah Jawa Timur, peringkat kedua dan ketiga jumlah penduduk miskin terbanyak ada di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
BPS mengaku peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,52 pada Juni 2013. Tingginya angka inflasi tersebut ditenggarai disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Selain hal itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2013 yang naik menjadi 6,25 persen dan harga komoditas yang mengalami peningkatan seperti beras, daging, ayam, telur ayam ras dan cabai merah, juga menjadi penyebab jumlah penduduk miskin terus bertambah.
Dalam pengukuran angka kemiskinan tersebut, BPS menggunakan pendekatan perhitungan Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Selama periode survei tersebut, Garis Kemiskinan telah dinaikkan sebesar 7,85 persen atau Rp 21.325, menjadi Rp 292.951. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut, secara otomatis masuk dalam kategori penduduk miskin.
MEGEL
Baca juga
Jaminan Kesehatan Menteri di Luar BPJS
11 Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Negara
FITRA: Tak Adil Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis
32 Juta Buruh Informal Tak Tercakup Jaminan Sehat
BPJS Berlaku, Tak Ada Warga Miskin Ditolak Berobat
