Tunggakan Beras Raskin Garut Rp 3 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beras masyarakat miskin (raskin) di Kampung Muara Baru, Kel. Penjaringan, Jakut, Selasa (14/4). Raskin sebanyak 3250 karung tersebut akan disalurkan ke 48 RT di wilayahnya dengan membayar tebusan Rp 1600/kg. Tempo/Panca Syurkani

    Beras masyarakat miskin (raskin) di Kampung Muara Baru, Kel. Penjaringan, Jakut, Selasa (14/4). Raskin sebanyak 3250 karung tersebut akan disalurkan ke 48 RT di wilayahnya dengan membayar tebusan Rp 1600/kg. Tempo/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Garut - Tunggakan pembayaran beras untuk masyarakat miskin di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencapai Rp 3,1 miliar. Tunggakan tersebut terhitung sejak Juli hinga November 2013.

    "Bila ditotalkan, jumlahnya mencapai 2.700 ton beras, sama dengan kuota pengiriman satu bulan," kata Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Ciamis, Dindin Syamsudin, kepada Tempo, Senin, 25 November 2013.

    Menurut dia, macetnya pembayaran beras ini akibat ulah oknum para kepala desa. Berdasarkan ketentuan pembayaran beras ini paling lama 10 hari setelah didistribusikan atau dibagikan kepada masyarakat penerima. Pembayaran dari desa ke Bulog dilakukan melalui Bank BRI.

    Desa yang paling lama melakukan tunggakan, di antaranya, berada di Kecamatan Bungbulang dan Kecamatan Tarogong Kidul. Akibat kondisi ini, penyaluran beras untuk warga miskin di Garut terhambat. "Daerah yang belum melakukan pembayaran tidak akan mendapat jatah beras pada Desember ini," ujar Dindin.

    Rabu besok, pihaknya akan menerjunkan tim monitor ke lapangan yang beranggotakan Inspektorat Pendapatan Daerah Garut, Kejaksaan Negeri Garut, kepolisian, dan Bulog. Mereka akan menagih utang pembayaran raskin kepada para kepala desa.

    Asisten Daerah Garut Bidang Perekonomian, Edi Muharam, menyatakan pihaknya telah menegur para kepala desa yang belum menyetor pembayaran ke Bulog. Para kepala desa yang membangkang dalam pembayaran beras raskin dapat diberi sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. "Bila ada penyelewengan, akan dilaporkan ke aparat penegak hukum," kata dia. 

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Wawan Kurnia, menilai persoalan beras miskin ini akibat kesalahan manajemen di pemerintah daerah. "Pemerintah belum melakukan evaluasi secara benar dalam kasus raskin ini," ujarnya. 

    SIGIT ZULMUNIR

    Terpopuler
    TKI Dapat Warisan Rp 9,5 Miliar dari Majikannya
    Singapura Turut Bantu Australia Sadap Indonesia
    Aburizal Bakrie Menjawab Soal Operasi Dagu  
    Begini Peran Singapura dalam Penyadapan Australia
    Kisah Chenny Han dari Taman Lawang ke Las Vegas  
    Aburizal Bakrie Jadi Cawapres Jokowi?
    Dimonopoli, Bandara di Indonesia Jadi Salah Urus
    Pemeriksaan Boediono Menuai Kecaman
    Inilah Negara Eksportir Sapi Selain Australia  
    Tengah Malam Nanti, Jokowi Menyusuri Casablanca


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.