TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta Polri dan TNI melakukan pendekatan dengan perwakilan kelompok buruh yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran akhir bulan Oktober 2013. Menurut Djoko, komunikasi ini efektif mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat demo berlangsung.
"Jadi kita imbau dan minta kepada koordinator benar-benar memonitor rekan-rekan buruh saat demo," kata Djoko kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2013.
Mantan Panglima TNI ini pun berharap para koordinator lapangan mampu mengimbau kelompoknya untuk tidak melanggar hukum saat berdemo. Sebagai contoh, tidak melakukan pemaksaan dan aksi sweeping terhadap buruh lain yang tidak melakukan demo.
Selain itu, koordinator buruh harus bisa menjaga kelompoknya untuk tidak melakukan aksi kekerasan dan merusak fasilitas umum. "Termasuk untuk tidak bergerak ke tempat lain di luar lokasi izin demo," kata dia.
Djoko pun meminta masyarakat untuk tidak panik jika nantinya aksi demo buruh membuat jalanan macet. Sebab, Polri akan mengupayakan cara lain mengalihkan jalan alternatif.
Hari ini, Menteri Djoko Suyanto menggelar rapat koordinasi mengantisipasi aksi demo massal buruh seluruh Indonesia pada 28 Oktober 2013 hingga 1 November 2013. Dalam rapat yang digelar di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Djoko mengundang Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.
INDRA WIJAYA
