TEMPO.CO, Balikpapan - DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, menilai pemerintah kota setempat gagal menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dampaknya, target pendapatan tahun ini hanya Rp 329 miliar, jauh dari pendapatan yang diharapkan mencapai Rp 450 miliar.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan, terdapat berbagai potensi yang bisa digali untuk memaksimalkan PAD. Di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kalau pemerintah, khususnya dinas pendapatan daerah, mau bekerja keras, pasti bisa. Bahkan angka Rp 500 miliar pun bisa dicapai,” kata Burhanuddin, Senin, 21 Oktober 2013. Burhanuddin membandingkannya dengan Kota Medan, Sumatera Utara, yang dinilainya berhasil mengoptimalkan realisasi PAD sehingga bisa mendongkrak APBD mencapai Rp 5 triliun.
Atas dasar itulah, kata Burhanuddin, pada 2014 mendatang, DPRD Balikpapan akan memblokir dana perjalanan dinas aparat Pemerintah Kota Balikpapan, yang berdalih melakukan konsultasi atau studi banding ke luar daerah. Sebab, biaya perjalanan dinas serupa selama ini cukup besar, namun tak memberikan hasil yang memadai.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan Oemy Facesly mengatakan, untuk tahun 2014, pihaknya hanya bisa menargetkan PAD senilai Rp 376 miliar. Apalagi saat ini masih melakukan pembenahan data potensi pendapatan daerah.
Oemy mengakui PAD Pemerintah Balikpapan masih didominasi PBB senilai Rp 54 miliar dan BPHTB Rp 52 miliar. Sektor lainnya adalah pajak hotel dan restoran, serta berbagai jenis retribusi lainnya.
"Dalam menghitung dan menetapkan taget PAD, harus memperhitungkan berbagai hal, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau semua sudah tertata bagus, barulah kami bisa berharap mencapai angka yang tinggi," ujarnya.
SG WIBISONO
