Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Audit Kasus Hambalang Rawan Dipolitisasi DPR

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima hasil audit investigasi Hambalang dari Ketua Badan pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo (kiri) dalam rapat konsultasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (31/10). TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima hasil audit investigasi Hambalang dari Ketua Badan pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo (kiri) dalam rapat konsultasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (31/10). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara menyatakan hasil audit investigasi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor, rawan dipolitisasi oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Ada indikasi DPR ingin melokalisasi kasus ini hanya pada nama-nama yang selama ini sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka," kata Roy Salam, anggota KUAK yang juga peneliti Indonesia Budget Center, Ahad, 25 Agustus 2013.

Menurut Roy, Koalisi menilai indikasi lokalisasi kasus ini terlihat dari sikap tertutup pimpinan DPR dan sejumlah anggota Komisi Olahraga dalam menyikapi temuan dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, dari bocoran audit yang diterima sejumlah media, terlihat bahwa korupsi Hambalang dilakukan secara sistemis dan melibatkan sejumlah anggota Dewan dalam membajak anggaran Hambalang.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat ini khawatir penyerahan audit secara penuh oleh BPK pada DPR justru akan berpengaruh buruk dalam pengusutan kasus ini. Apalagi, sejatinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil audit investigasi Hambalang tak diserahkan secara penuh kepada DPR, tetapi cukup intisarinya.

"Menyerahkan audit investigasi Hambalang sebagai audit yang terindikasi kuat telah ada tindak pidana di dalamnya adalah keliru," ucap Roy.

KUAK menilai audit investigasi lengkap seharusnya hanya diserahkan BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan DPR tak berhak menerima karena DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga pro-justicia. Apalagi jika kemudian temuan audit justru menyatakan adanya sejumlah anggota DPR yang berkontribusi dalam penyimpangan proyek Hambalang.

Karena audit sudah telanjur diserahkan kepada DPR, KUAK meminta agar hasil investigasi itu segera dibuka ke publik. Transparansi kepada publik diharapkan akan menghindari penyimpangan dan politisasi terhadap kasus. Membuka informasi kepada publik juga akan mencegah hilangnya beberapa substansi dari hasil audit yang memberatkan DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil audit investigasi tahap II Hambalang ini sudah diserahkan BPK ke DPR pada Jumat pekan lalu. Dalam laporan itu, BPK menyatakan adanya kerugian negara sebanyak Rp 463,6 miliar. Jumlah kerugian ini meningkat dibanding hasil investigasi tahap I, yang hanya menyebutkan sebesar Rp 243,6 miliar.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang Deddy Kusdinar, dan mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

IRA GUSLINA SUFA


Topik Terhangat
:
Konser Metallica | Suap SKK Migas
| Sisca Yofie | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat

Berita Lainnya:
Video Jokowi 'Marah' Diunggah ke YouTube
X Factor Around The World Pertama Kali di Dunia
Pengakuan Warga Lenteng Agung Soal Lurah Susan
Rizieq Syihab Jadi Imam Besar Seumur Hidup
Fatin Dihujani Pujian Juri X Factor Internasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Kader Partai Gerindra wilayah Jakarta Timur hadir dalam acara Konsolidasi Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Otista, Jakarta, 10 Juni 2023. Gerindra meminta para kader memulai 'serangan darat' untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra menargetkan bisa menguasai Jakarta sehingga bisa menambah perolehan kursi di DPR dari dapil Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak para kader untuk memanfaatkan media sosial untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan bahwa media sosial bukan digunakan untuk menjelek-jelekkan partai dan capres lain. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.