TEMPO.CO, Palu - Sumardi, pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan, menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Palu, Arif Yudha Wahyudi, mengatakan Sumardi kemarin mengembalikan kartu BLSM ke kantor pos daerah setempat. “Dia mengembalikan karena berpikir masih banyak warga yang lebih layak tetapi tak dapat bantuan itu,” ujarnya, Rabu, 24 Juli 2013.
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah bantuan yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. BLSM ini rencananya dibagikan selama empat bulan sejak bulan Juli ini, dengan nilai Rp 150 ribu per bulannya. Namun, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini menuai protes karena banyak yang tak tepat sasaran.
Arif mengatakan, Sumardi mengaku dirinya bekerja hanya sebagai buruh serabutan. Meskipun pendapatannya tak menentu, warga Kelurahan Lolu Utara itu merasa dirinya tak pantas menerima BLSM. "Saya memang ekonomi tidak juga bagus. Tetapi, jika melihat warga lain, sepertinya mereka justru yang lebih pantas menerima BLSM," kata Arif mengutip keterangan Sumardi.
Penyaluran BLSM di Palu sendiri menuai kritik dari Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto. Ia menyesalkan data penerima BLSM yang tak akurat. “Masak ada PNS yang terima dana BLMS?” ujarnya beberapa waktu lalu.
Data yang ada menyebutkan jumlah penerima BLSM di Palu sebanyak 13.673 orang, dengan total dana yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 4,101 miliar. Realisasi penyaluran BLSM di wilayah Palu hingga kini sudah mencapai 93,08 persen, atau tinggal 946 orang yang belum menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.
DARLIS
Terhangat:
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor
Baca juga:
Ganjar Pranowo: Aneh, Kepala Dinas Touring Moge
Jokowi: Anggaran Rp 26,6 Miliar untuk Dana Taktis
Syamsir Alam Girang Dipanggil ke Timnas Indonesia
