TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur ihwal penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. KPU Jawa Timur hingga Minggu malam ini masih menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal bertarung di pemlihan guberbnur 29 Agustus 2013 mendatang.
Pernyataan Soekarwo tersebut terlontar saat ditanya ihwal KPU yang tengah menggelar rapat pleno untuk memutuskan lolos tidaknya rival politiknya, Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu calon gubernur pada pemilihan akhir Agustus mendatang.
"Permasalahan aturan perundangan, ya normatif saja, menurut aturan perundangan saja," kata Soekarwo. "Hukum yang menjadi bagian solusinya. Demokrasi itu kan berbanding lurus dengan kepatuhan hukum," kata Soekarwo, Minggu, 14 Juli 2013.
Soekarwo mengatakan kalau dirinya hanya berharap pada hukum. "Harapannya ya hukum, harus hukum. Demokrasi itu kalau lentur dihukum, ketidakpastian hukum, problemnya menjadi lebih banyak," katanya.
Saat ditanya lebih enak mana melawan dua pasangan calon atau tiga pasangan calon, Soekarwo tidak mau menjawab. "Nggak ada itu. Hukum itu berarti taat pada aturan. Politik hukum itu kepatuhan pada undang-undang," katanya kepada wartawan di Gedung Grahadi.
Ketika ditanya bagaimana sikapnya jika Khofifah lolos dalam penetapan KPU sebagai calon gubernur, Soekarwo mengatakan terserah pada keputusan itu. "Kita harus tunduk pada keputusan itu. Kan ada Bawaslu. Ada mekasnisme bawaslu yang mengontrol. Semua saya serahkan kepada hukum," kata dia.
Masalah akan datang, kata Soekarwo, kalau terjadi di luar hukum. "Semua yang harus diputus dengan hukum, namun solusinya tidak berdasarkan hukum, akan menjadi masalah," ujar Soekarwo.
DAVID PRIYASIDHARTA
