TEMPO.CO, Jakarta - Para penerima bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mengalami kendala bisa melapor ke UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) melalui situs web: lapor.ukp.go.id. selain itu, tersedia juga versi aplikasi ponselnya atau melalui pesan pendek ke nomor 1708.
Sabtu pekan lalu, pembagian BLSM sudah dimulai di Yogyakarta. Tapi sosialisasi pembagian ini belum berjalan mulus. Sejumlah penerima bantuan juga harus menunggu proses verifikasi karena pendataan penerima BLSM tak beres. Baniyah, 81 tahun, warga Kelurahan Pringgokusuman, Gedongtengen, harus menunggu petugas memverifikasi kembali datanya. Musababnya, dalam kartu perlindungan sosial tertulis nama penerimanya adalah Banidah, bukan Baniyah.
Sekretaris Daerah Surakarta Budi Suharto mengaku mendapat laporan bahwa banyak warga miskin belum menerima kartu penjamin sosial. Tapi pemerintah Solo tak bisa menanggapi keluhan tersebut karena program BLSM diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. "BLSM bukan ranah kami. Kami tidak mendata penerima bantuan," ujarnya.
Meskipun masih ada kendala dalam pembagian BLSM, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari 1.200 responden mendukung program itu. Tapi 72,33 persen responden tak yakin program tersebut bisa tepat sasaran untuk keluarga miskin.
Pengamat kebijakan ekonomi dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini, menilai pemerintah terlalu buru-buru menjalankan program BLSM. Menurut dia, basis data yang digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran BLSM tak tepat. Berdasarkan data Bank Dunia, kata Hendri, jumlah penduduk miskin dan hampir miskin sekitar 100 juta orang. Tapi pemerintah hanya menargetkan 15,5 juta penduduk. "Dari desain pemerintah, tak semua penduduk miskin bisa mendapat kompensasi," katanya.
Pelaksanaan program BLSM belum sepenuhnya mulus. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengatakan sekitar 2.000 kartu perlindungan sosial dikembalikan karena bermasalah. Menurut dia, kartu-kartu itu dikembalikan karena ada kesalahan alamat, perpindahan domisili, penulisan nama, dan penerima sudah meninggal.
"Angkanya masih relatif kecil dibanding penerima seluruhnya," kata Restuardy saat dihubungi kemarin. Jumlah penerima BLSM--untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bagi masyarakat miskin—sebanyak 15,5 juta rumah tangga. BLSM dibagikan secara bertahap mulai 22 Juni hingga 1 Juli. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Pembagiannya diadakan tiap dua bulan melalui kantor pos.
Pemerintah optimistis semua penerima BLSM sudah bisa mendapat bantuan pada 1 Juli. Kalaupun penerima belum bisa mengambil bantuan itu, kata Restuardy, dana tersebut tak hangus. Paling lambat penerima BLSM bisa mengambilnya pada akhir tahun.
SUNDARI | UKKY PRIMARTANTYO | ISMI DAMAYANTI | PRAM|ANTO
Topik Terhangat
Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita Terpopuler
Persib vs Persija Batal, Bobotoh Blokir Pintu Tol
Basuki: Jakarta Bukan Hanya untuk Orang Kaya
Macet 'Gila' di Perayaan Ulang Tahun Jakarta
