PKS: Menteri Kami Tak Ada Hubungan dengan Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Baliho

    Baliho "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Refrizal menyatakan sudah menyerahkan sepenuhnya kader yang ditunjuk sebagai menteri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, mereka melepaskan semua jabatan dan tidak memiliki hubungan lagi dengan partai.

    "Mereka tidak mewakili PKS sehingga mereka harus tunduk kepada kebijakan presiden," kata Refrizal saat dihubungi, Ahad, 9 Juni 2013. Menurut dia, hal inilah yang menyebabkan pandangan menteri dari PKS bisa berbeda dengan garis kebijakan partai. Menurut dia, menteri PKS tidak lagi memegang jabatan eksekutif di tingkat partai. "Kami berbeda dengan partai lain," kata Refrizal.

    Dia menjelaskan, perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal biasa. Refrizal menuturkan, penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak justru seharusnya wajib dianggap sebagai obat bagi koalisi. Lagipula, kata dia, pendapat PKS yang minoritas di koalisi belum tentu salah. Refrizal menjelaskan, PKS memiliki alasan rasional menolak kebijakan ini. "Sebab bisa saja kami yang benar," ujar dia.

    Dia membantah jika sikap PKS ini menyebabkan suasana tidak kondusif di pemerintahan. Menurut anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ini, PKS tidak pernah bermaksud merusak harmoni koalisi. Perbedaan pendapat ini, seharusnya tidak disikapi dengan marah-marah oleh anggota koalisi lain. "Kami tak marah kok jika pendapat mereka berbeda," kata dia.

    Dia menegaskan, publik mesti memisahkan penolakan kebijakan kenaikan harga minyak dengan koalisi. Menurut dia, dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda konteks. Selain soal BBM PKS dia sebut selalu patuh pada kebijakan pemerintah. "Berbeda pendapat bukan berarti besok bakal kiamat," ujarnya.

    WAYAN AGUS PURNOMO


    Baca Juga:
    Taufiq Kiemas dan Kacamata Budiman Sudjatmiko

    Jokowi 'Diam' Melayat ke Rumah Duka Taufiq Kiemas 

    Pemukul Pramugari Tidak Dikenakan UU Penerbangan

    Perjalanan Politik Taufiq Kiemas

    Mega Tunjuk Sulungnya Beri Sambutan untuk Kiemas

    Ini Dia Anak Alay yang Ada di Dahsyat  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.