TEMPO.CO, Surakarta – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Surakarta Suwardi Hartono Putro membatalkan rencana aksi berhenti beroperasi pada 6 Mei mendatang. Pembatalan itu sebagai dukungan terhadap keputusan pemerintah menganulir opsi dua harga bahan bakar minyak dan, sebaliknya, memilih menaikkan harga BBM. “Karena dua harga BBM batal, maka stop operasi pom bensin di Solo juga batal. Berapa pun kenaikan harga BBM, tidak masalah,” ujarnya, Selasa, 30 April 2013.
Dia mengatakan organisasinya lebih setuju satu harga BBM, tinimbang dua harga BBM yang justru akan menimbulkan banyak masalah bagi SPBU. “Berapa pun kenaikan harga BBM, tidak masalah,” katanya. Sebelumnya, Hiswana Migas Surakarta mengancam akan menutup SPBU jika pemerintah ngotot menerapkan dua harga BBM.
Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Surakarta menyatakan pasrah jika akhirnya pemerintah mengambil kebijakan opsi satu harga dan menaikkan harga BBM. “Kami pasrah kalau harga BBM naik. Tapi kami minta kompensasi agar beban kami bisa berkurang,” kata Ketua Organda Surakarta Joko Suprapto. Menurut dia, tanpa ada kompensasi dari kenaikan, angkutan umum akan kian terpuruk.
Saat ini, keterisian penumpang untuk bus kota hanya 40 persen dan bus antarkota 50-60 persen. Kenaikan harga BBM yang biasanya diikuti kenaikan tarif angkutan akan membuat masyarakat makin meninggalkan angkutan umum. Pada akhirnya pengusaha angkutan umum semakin merugi. “Kami lebih sepakat harga naik tapi barangnya ada,” ujarnya.
Sebaliknya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Surakarta Sri Haryanto menolak kenaikan harga BBM. Sebab, akan menambah beban pengusaha. “Kami ingin harga tidak naik dan pasokan lancar. Tidak ada kelangkaan seperti kemarin,” ujarnya.
Sikap Sri ini berseberangan dengan sikap Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Suryo Bambang Sulisto. Suryo justru mengusulkan agar pemerintah menghilangkan subsidi BBM. “Kalau harga ditetapkan sesuai dengan harga dunia tak ada lagi kelangkaan, penimbunan, dan penyelundupan, tapi ada penghematan bagi negara Rp 300 triliun dari nilai subsidi,” ujar Suryo saat rapat koordinasi Kamar Dagang Indonesia di Semarang kemarin.
UKKY PRIMARTANTYO
