TEMPO.CO, Batam - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo mengatakan, di daerahnya masih terdapat 20 ribu rumah tidak layak huni. Itu sebabnya disediakan anggaran Rp 165 miliar untuk memperbaikinya.
Menurut Soerya, rumah tidak layak huni lebih banyak berada di wilayah kepulauan. Apalagi provinsi ini terdiri dari wilayah kepulauan yang jumlahnya mencapai 2.048 pulau. “Rumah tidak layak huni terbanyak terdapat di pulau-pulau,” katanya kepada Tempo, usai menghadairi Seminar Free Trade Zone di Batam, Sabtu, 23 Maret 2013.
Soerya menjelaskan pada 2009 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 30.000 unit. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan untuk memperbaiki 5.000 rumah setiap tahun. Pola penanganannya tidak dengan cara memberikan bantuan kepada pemilik rumah, melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga. Pembiayaannya pun ikut ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, selain rumah tidak layak huni, masih terdapat rumah liar yang tersebar di sekitar kawasan industri. Itu sebabnya, selain melakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun sewa juga dilakukan.
Rumah susun sewa juga diperuntukkan bagi para pekerja. Sebab dari 384,036 orang pekerja di Batam, sebanyak 115,211 orang di antaranya belum memiliki tempat tinggal. Mereka kebanyakan menghuni rumah liar. ”Pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara jangka panjang,” ujarnya.
RUMBADI DALLE
Terpopuler:
Asrama Mahasiswa NTT di Yogya Ditinggal Penghuni
4 Tahanan Sleman Dieksekusi di Depan Napi Lain
Eyang Subur, Bekas Penjahit yang Koleksi Perhiasan
Kepala Pengamanan LP Sleman Ditodong Pistol
Sultan Khawatirkan Keselamatan Mahasiswa NTT
