Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sudah Dipecat, 3 Anggota DPRD Yogya Tak Diganti

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Sembilan dari 33 terdakwa maju di sidang pertama pembacaan tuntutan kasus korupsi dana tunjangan anggota DPRD Gunungkidul 2003/2004 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (20/3). TEMPO/Suryo Wibowo
Sembilan dari 33 terdakwa maju di sidang pertama pembacaan tuntutan kasus korupsi dana tunjangan anggota DPRD Gunungkidul 2003/2004 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (20/3). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Meski tiga anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dituntut jaksa dalam kasus korupsi, hingga kini DPRD belum bisa melakukan pergantian antar waktu atas ketiganya. Padahal, mereka sudah resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD DIY sejak Februari 2013 lalu.

Anggota Dewan itu adalah Ternalem dan Bambang Eko Prabowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Rojak Harudin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiganya berasal dari daerah pemilihan Gunung Kidul dan dituntut jaksa 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi dana purnatugas 2003-2004 dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Anggota Badan Kehormatan DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan, pihaknya belum menerima pengajuan pergantian antar waktu dari partai asal tiga politikus itu. “Meski sudah ada tuntutan, kami belum menerima pengajuan PAW dari masing-masing partai,” kata Arif, Kamis, 21 Maret 2013. Menurut dia, Badan Kehormatan tak bisa memaksa upaya pergantian karena ini persoalan partai.

Malah Arif mengatakan tanpa pergantian saat ini pun kecil kemungkinan mengganggu kinerja
Dewan. ”Anggota DPRD total ada 55 orang. Jadi, meski tiga orang diberhentikan, segala panitia khusus atau rapat yang dibentuk pasti tetap akan kuorum atau memenuhi dua pertiga kehadiran,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, sejumlah pengurus PDIP DIY mengatakan partai sampai saat ini belum bersikap atas status hukum Ternalem dan Bambang Eko Prabowo. “Menunggu vonis tetap,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Gunawan. Bahkan, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Muslih, punya argumen atas tindakan partainya belum mengganti Rojak Harudin. “Kami kedepankan azas praduga tak bersalah,” katanya.

Akan tetapi, pegamat politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai sikap PDIP dan PKB yang tak kunjung mengganti anggotanya yang terbelit kasus korupsi itu mempertaruhkan citra partai di mata masyarakat. “Apalagi ini jelang pemilu, pertaruhannya terlalu besar jika dibiarkan berlarut-larut,” kata dia. Selain itu, ujarnya, Badan Kehormatan DPRD DIY bisa membuat terobosan dengan mendesak partai agar mengganti angotanya yang menghadapi masalah hukum.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

35 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

43 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

46 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

51 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

4 Maret 2024

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.