TEMPO.CO, Jakarta: Pengacara Yusril Ihza Mahendra terang-terangan membela Kepolisian RI terkait sengketa penanganan kasus pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi. Setelah bertemu dengan petinggi Polri, Yusril mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berwenang menyidik kasus simulator ujian SIM. Secara hukum, KPK dinilai tidak bisa mengambil alih proses penyidikan terkait kasus korupsi itu.
"Yang lebih dulu melakukan penyidikan adalah polisi, karena itu KPK tidak bisa begitu saja mengambil alih penyidikan," kata Yusril kepada wartawan usai bertemu pejabat Polri di Divisi Hukum Mabes Polri, Senin, 6 Agustus 2012.
Dalam pertemuan itu hadir pakar hukum Romli Atmasasmita, Kabareskrim Brigadir Jenderal Sutarman, Kabiro Penerangan Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, dan Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Terlihat pula kuasa hukum Djoko, Juniver Girsang dan Hotma Sitompul. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
Menurut Yusril, jika KPK ingin menggunakan Undang-undang KPK, polisi pun bersedia. Hanya saja, KPK juga harus melihat keberadaan pasal yang lain yakni pasal 6,7,8, dan 10 mengenai tugas KPK sebagai supervisi. "KPK tidak bisa langsung menggunakan pasal 50 tentang pengambilalihan penyidikan oleh KPK," ujarnya.
Dia juga menilai nota kesepahaman antara KPK-Kepolisian-Kejaksaan bertolak belakang dengan UU KPK. Dalam UU KPK disebutkan kewajiban KPK untuk melakukan supervisi, sementara di MOU disebut bahwa antara Kepolisian RI dan KPK saling melakukan supervisi. "Tidak bisa begitu, UU mengatakan KPK yang harusnya melakukan supervisi, bukan saling supervisi," ujarnya.
Yusril menambahkan, peran presiden dalam permasalahan ini adalah berdasarkan wewenang kewibawaan bukan wewenang konstitusi. "Kalau Presidennya berwibawa seharusnya sudah menengahi dan menasihati, kalau tidak berwibawa ya tidak bisa," ujarnya sambil tertawa.
Seperti diberitakan, KPK dan Kepolisian RI dinilai berebut penanganan kasus korupsi simulator ujian SIM oleh Korps Lantas Mabes Polri. KPK dan Kepolisian RI sama-sama berkeras melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka.
Kelima tersangka yg ditetapkan Polri adalah bekas Wakil Kepala Korps Lantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ketua Panitia Pengadaan Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan, Bendahara Korps Lantas Komisaris Legimo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Santoso.
Adapun KPK dalam kasus ini telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya adalah Didik, Sukotjo, Budi, dan Gubernur Akademi Kepolisian yg juga bekas Kepala Korps Lantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Penyelidikan kasus ini dimulai KPK sejak Januari lalu.
AYU PRIMA SANDI
Simsalabim Jenderal SIM
Rumah Djoko Susilo Dekat Keraton Yogyakarta
Jenderal SIM di Balik Tembok Tinggi
Cerita Simulator SIM Majalah Tempo April Lalu
SImulator SIM, Anas Isyaratkan Dukung KPK
