Rabu, 24 Oktober 2018

PKS Putuskan Hadi Mulyadi Cagub Kalimantan Timur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, melakukan simulasi pencontrengan saat berlangsung kampanye putaran terakhir di Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (5/4). ANTARA/Saiful Bahri

    Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, melakukan simulasi pencontrengan saat berlangsung kampanye putaran terakhir di Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (5/4). ANTARA/Saiful Bahri

    TEMPO.CO, Samarinda - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur memutuskan menyokong Hadi Mulyadi sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur Kaltim tahun 2013 mendatang. PKS siap menantang incumbent, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang telah memutuskan maju kembali pada periode kedua.

    "Kami sudah putuskan melalui rapat konsolidasi DPW PKS dan hasilnya bulat dukung Hadi Mulyadi jadi calon gubernur," kata Masykur Sarmian, Ketua DPW PKS Kalimantan Timur, Jumat, 18 Mei 2012.

    Hadi Mulyadi merupakan kader PKS Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Hadi Mulyadi tercatat sebagai pengurus pusat untuk kerja lingkup wilayah Kalimantan.

    Kursi PKS di DPRD Kalimantan Timur sebanyak enam kursi. Sementara untuk bisa maju pada pilgub minimal memperoleh 9 kursi. Dengan demikian PKS masih harus menambah kekurangan tiga kursi atau sedikitnya 15 persen untuk mengusung Hadi sebagai cagub Kaltim.

    "Soal koalisi kami masih menjalani komunikasi dengan beberapa partai juga tokoh lain," katanya.

    Meski pilgub masih tahun 2013, pencalonan calon gubernur sudah mulai ramai. Sebelumnya Gubernur Awang Faroek Ishak sudah mendeklarasikan akan maju kembali. Di Kalimantan Timur masih ada nama Isran Noor, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur yang akan meramaikan bursa calon gubernur.

    FIRMAN HIDAYAT



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.