Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah ulama Banten mengimbau Manajemen Tempo untuk tidak gentar melawan Tommy Winata."Kami siap membantu dengan cara apapun kepada Tempo untuk menegakkan keadilan," kata Habid Hamid bin Muhammad, salah seorang ulama Banten. Kepada wartawan di balai wartawan Serang, Banten, Minggu (25/1), Habid Hamid yang datang bersama 15 ulama lainnya mengaku prihatin mendengar putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis bersalah dan menjatuhkan denda kepada Koran Tempo dalam gugatan pencemaran nama baik oleh Tommy Winata. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah muak dengan skenario para hakim di negari ini. Dia menilai, hakim yangmenangani kasus Tempo lebih mengedepankan putusan titipan orang berduit dari pada memberikan putusan sesuai hati nurani. "Saya khawatir putusan ini akan memperbanyak massa yang antre ingin menggebuk hakim-hakim nakal. Karena ini bukan hanya masalah Koran Tempo, karena sangat mungkin akan terjadi pada media lain yang yang menjunjung tinggi demokrasi," katanya Ia mengatakan, kebebasan pers adalah hal yang sangat krusial bagi tegaknya demokrasi. Dan sekarang ini,kata dia, masyarakat Indonesia patut bangga karena kemerdekaan pers masyarakat bisa tahu kejadian-kejadian penting di negara ini. Habib Hamid mengatakan, dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Tempo. Dukungan ini diberikan karena melihat adanya skenario dalam kasus perkara ini. "Kami akan merasa bersalah jika membiarkan Tempo dikalahkan oleh hakim. Dan dengan cara apapun kami akan dukung upaya Tempo dalam untuk menegakkan demokrasi di negara ini," katanya.Tomy menggugat berita Koran Tempo edisi 6 Februari 2003 dengan judul "Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Buka Usaha Judi." Tergugat I kasus ini adalah Bambang Harymurti, tergugat II Dedi Kurniawan, dan tergugat III PT Tempo Inti Media Harian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan itu, Selasa (20/1).Hakim menjatuhkan vonis agar para tergugat menyampaikan permohonan maaf selama tiga hari berturut-turut melalui delapan koran, enam majalah, dan 12 televisi, termasuk televisi internasional. Selain itu, tergugat harus membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi immateril sebesar US$ 1 juta. Selain itu, diminta untuk membayar uang ganti paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10 juta per hari.Faidil Akbar - Tempo News Room
Iklan
