Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers, Jumat (16/1), mengeluarkan Petisi Nasional Pers Indonesia. Petisi yang perumusannya dipimpin langsung Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta pusat itu dikeluarkan sebagai bentuk kerpihatinan atas makin terancamnya kebebasan pers menyusul tewasnya wartaawan RCTI Ersa Siregar dan berlarut-larutnya pembebasan kameramen Fery Sanntoro. "Ersa yang sudah wafat, Fery dan juga warga sipil lainnya yang masih disandera adalah bukti kondisi kebebasan pers di Indonesia dan situasi sosial politik, khususnya di Aceh, semakin tidak kondusif," kata Ichlasul Amal seperti dituangkan dalam petisi. Selain Ichlasul Amal, hadir dalam pertemua yang dimulai pukul 13.30 WIB itu anggota Dewan Pers yang terdiri dari Wakil Ketua Dewan Pers, R.H. Siregar dan enam anggota masing-masing Uni Lubis, Sutomo Parasto, Sulastomo, Amir Efendi Siregar, Leo Batubara, Hinca Panjaitan dan Santoso. Dalam pertemuan itu, hadir pula organisasi dan praktisi pers yang turut serta menadatangani petisi seperti Editor's Club, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Lembaga Pers Dr. Soetomo, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Koalisi Media untuk Pemilu, Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Dalam petisi itu dijelaskan, sebagai representasi masyarakat pers Indonesia, mereka mengkhawatirkan jika persoalan pembebasan sandera oleh GAM tidak segera diselesaikan bakal menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers. Selain itu preseden serupa juga bakal terjadi dalam persoalan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, ditegaskan dalam petisi itu bahwa Fery Santoro dan juga almarhum Ersa Siregar merupakan representasi warga sipil. Dengan itu, berdasarkan Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, maka keduanya harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi oleh pihak-pihak yang bertikai. "Kami juga mendukung penuh dan mempercayakan upaya pembebasan sandera yang kini tengah dilakukan dan difasilitasi oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Palang Merah Indonesia (PMI)," ujar Ichlasul, seperti bunyi butir kedua dari empat butir pernyataan petisi.Selain itu pihaknya juga meminta Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan TNI/Polri membuka peluang seluas-luasnya bagi upaya pembebasan para sandera. Upaya itu diikuti dengan diberikannya jaminan keselamatan dan keamanan bagi pihak-pihak yang sedang mengupayakan pembebasan sandera. "Selain juga kami meminta perhatian semua pihak yang bertikai agar menjamin kasus serupa tidak akan terulang kembali." Ecep S. Yasa - Tempo News Room
Iklan
