Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung menegaskan para terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak Presiden, tidak bisa lagi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya. Ini untuk menjamin kepastian hukum, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Antasari Azhar pada TEMPO News Room via telepon, Jumat (21/2) sore tadi. Pernyataan Kejaksaan Agung berkaitan dengan usaha hukum lanjutan dari sejumlah terpidana mati yang sudah ditolak grasinya. Misalnya Ny. Sumiasih dan Sugeng, yang kemarin mengajukan PK untuk kedua kalinya pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Manis Soejono. Pengajuan PK itu membuat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Luhut Pakpahan ragu untuk melaksanakan hukuman pada kedua terpidana itu. Terpidana mati lain di Medan, Ayodhya Prasad Chaubey juga mengajukan PK atas kasusnya, meski sebelumnya sudah pernah mengajukan PK. Sumiasih dan Sugeng dihukum mati karena membunuh Letkol Marinir Purwanto, istri, dua anak dan seorang keponakan, pada Agustus 1988. Mereka pernah mengajukan PK pada 28 Agustus 1995, tapi ditolak Mahkamah Agung. Ayodhya sendiri dihukum mati karena terlibat kasus penyelundupan narkoba dari Thailand. UU No 14/1985 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sendiri jelas-jelas mengatur bahwa PK hanya boleh diajukan satu kali. Itu pun harus disertai bukti baru alias novum. Namun, menurut Sutedja Djajasamita, penasihat hukum Sumiasih dan Sugeng, ada yurisprudensi yang bisa menerobos aturan itu. Ia menunjuk kasus Ketua Umum SBSI Mochtar Pakpahan yang dituduh mendalangi kerusuhan buruh di Medan, Sumatera Utara. Ia sempat bebas karena pengajuan PK-nya dikabulkan MA. Namun, putusan itu direvisi setelah ada PK untuk kedua kalinya. Menurut Antasari, pengajuan PK untuk keduakalinya bisa mengacaukan sistem hukum. Grasi seharusnya upaya hukum terakhir, katanya. Namun, Antasari mempersilakan para terpidana mati yang belum pernah mengajukan PK, melakukan upaya hukum itu, meski penolakan grasinya sudah turun. Karena menyangkut nyawa seseorang, Kejaksaan Agung membuka peluang digunakannya semua formalitas upaya hukum. Tapi kalau PK dan grasinya sudah ditolak, eksekusi harus dilakukan, katanya tegas. Antasari menampik argumentasi kuasa hukum Sumiasih dan Sugeng soal yurisprudensi kasus Pakpahan. PK yang kedua itu diajukan jaksa, bukan terpidana, katanya sambil tertawa. Terpidana, menurut peraturan yang ada, hanya bisa mengajukan satu kali PK. Antasari juga mengaku sulit menerima argumentasi Sutedja soal penemuan bukti baru dalam perkara Sumiasih dan Sugeng yang mendasari pengajuan PK itu. Nanti begitu PK-nya ditolak, muncul bukti baru lagi, lalu PK lagi, katanya dengan nada khawatir. Kalau sudah begitu, mana kepastian hukumnya? tanya Antasari. Ia lalu meminta para terpidana mati dan kuasa hukumnya tidak bermain-main dengan sistem hukum, mencari celah menghindari eksekusi mati. (Wahyu Dhyatmika TEMPO News Room)
Iklan
