Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Masuknya organisasi asing di Aceh diharapkan memberikan kejelasan dan mengubah persepsi dunia tentang apa yang dilakuan pemerintah Indonesia di Aceh. Lebih penting lagi, hal itu akan memberikan transparansi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui situasi di Aceh.Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, selama ini, tidak ada niat pemerintah untuk melarang kehadiran organisasi asing di Aceh. "Apalagi yang berkaitan dengan aspek kemasiaan," ujarnya di Jakarta, Senin (15/12) sore. Yudhoyono menambahkan, yang dilakukan pemerintah hanya meregulasi agar keselamatan organisasi asing terjamin. Sehingga, lanjutnya, organisas asing tersebut mampu memjalankan kegiatannya sesuai dengan peran dan tugasnya.Kehadiran organisasi tersebut, menurut Yudhoyono, agar posisi Indonesia tidak diputarbalikkan dengan dalih tidak adanya akses. "Jangan sampai ada anggapan yang tidak baik hanya gara-gara tidak adanya akses yang cukup," ujarnya. Meski begitu, Menko Polkam juga menilai, akses yang berlebihan dan tidak terkelola juga akan menimbulkan kesulitan. Sejauh ini, Yudhoyono memaparkan, sudah tiga organisasi asing di bawah bendera PBB yang diberi ruang di Aceh, di mana Menko Kesra Yusuf Kalla sebagai penaggung jawabnya. Tiga organisasi itu, yakni UNDP, UNHCR, dan WHO.Bahkan, Yudhoyono melanjutkan, sejalan dengan membaiknya kondisi di Aceh dan berdasarkan hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah di kemudian hari, tidak mustahil akan dilakukan penambahan organisasi internasional. "Hal itu untuk menunjukkan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum yang merajelela, atau terjadinya tragedi kemanusian," ucapnya.Meski begitu, ia menyayangkan, kehadiran organisasi tersebut sering disalahgunakan oleh pimpinan GAM seolah-olah Aech mau merdeka karena orang asing atau PBB sudah datang.Rencananya, besok Menko Polkam akan ke Aceh untuk mendengarkan rekomendasi dari pimpinan daerah terkait dengan situasi yang ada di Aceh saat ini. Dalam kunjungan itu, turut hadir beberapa LSM seperti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Kontras.Yandhrie Arvian - Tempo News Room
Iklan
