"

Gugatan Soal Jaminan Sosial Nasional Dikabulkan

Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berdemonstrasi dengan memakai kebaya sebagai peringatan hari Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan sosial. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berdemonstrasi dengan memakai kebaya sebagai peringatan hari Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan sosial. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan putusan itu pemerintah diminta segera mengundangkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Majelis Hakim Ennid Hasanuddin, dalam putusan perkara No. 278/PDT.G/PN.JKT.PST mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Beberapa poin yang dikabulkan yakni tergugat diminta segera mengundangkan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan perintah Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kedua, membentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagaimana diperintahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ketiga, melakukan penyesuaian terhadap 4 badan penyelenggara jaminan sosial, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen untuk dikelola badan wali amanat dan dinikmati seluruh penduduk Indonesia. Keempat, menghukum tergugat secara langsung membayar biaya perkara Rp 2.381.000 kepada pengadilan.

Sedangkan satu poin yang ditolak pengadilan yakni menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar Rp 1 (satu rupiah) kepada rakyat Indonesia akibat tidak diwujudkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial Indra Musawar menyatakan seluruh rakyat Indonesia merasa bersyukur karena Presiden beserta Menterinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, harus dihukum untuk segera membentuk UU BPJS sesuai dengan perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. "Alhamdulillah, ini puji syukur, kita tidak menuntut yang lain, itu yang utama," ujarnya seusai sidang. "Ini sebuah keberuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia karena kemudian jaminan kesehatan pun harus juga merangkum seluruh rakyat Indonesia."

Dengan dikabulkannya gugatan ini, pemerintah mesti menjamin 5 poin dalam jaminan sosial nasional, yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan pensiun.

Seperti diketahui, sebanyak 126 warga negara Indonesia menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan jaminan sosial sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, mereka menggugat Presiden SBY meminta maaf secara terbuka atas kelalaiannya menyelenggarakan jaminan sosial.

Selain SBY, mereka pun menggugat Ketua DPR, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Menteri Pertanahan.

JAYADI SUPRIADIN








Kemenag Sebut Gugatan Pendemo UIII Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum: Cari-cari Kesempatan

15 hari lalu

Ahli waris tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya menggeruduk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenag Sebut Gugatan Pendemo UIII Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum: Cari-cari Kesempatan

Pendemo dan warga yang menuntut ganti rugi atas beberapa bidang lahan UIII itu telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negari Depok.


27 WNI di Malaysia Dipenjara Tiga Bulan Atas Kepemilikan KTP Palsu

18 hari lalu

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
27 WNI di Malaysia Dipenjara Tiga Bulan Atas Kepemilikan KTP Palsu

27 WNI dijatuhi hukuman tiga bulan penjara oleh tiga Pengadilan Negeri di Petaling Jaya, Malaysia karena kedapatan memiliki kartu identitas palsu.


Sidang Kasus Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 M Digelar di Pengadilan Negeri Tangerang

24 hari lalu

Direktur PT Emgy Pro (EP) SHK yang diduga merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Rabu, 1 Februari 2023. TEMPO/Muhammad Iqbal
Sidang Kasus Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 M Digelar di Pengadilan Negeri Tangerang

Terdakwa diduga telah menerbitkan faktur pajak dan sudah memunggut PPN dari lawan transaksinya, namun tidak menyetorkannya.


Bank Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp 288 Miliar, Begini Duduk Perkaranya

31 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Bank Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp 288 Miliar, Begini Duduk Perkaranya

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. menggugat PT Supermal Karawaci karena melakukan wanprestasi terhadap perusahaan.


Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

58 hari lalu

Ilustrasi pengadilan. TEMPO/Subekti
Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.


Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

59 hari lalu

Pihak Bank Nobu melakukan audiensi kepada Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Jakarta pada Senin, 19 Desember 2022. Aksi ini menuntut agar pihak bank Nobu bertanggung jawab karena beberapa pembeli belum mendapatkan haknya. (TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/ Magang)
Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

Sidang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melawan 18 konsumen Meikarta dimulai perdana hari ini. Namun, sidang ditunda dua Minggu lagi karena ada alamat tergugat yang tidak jelas.


PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

17 Januari 2023

Ilustrasi pemerkosaan. shutterstock
PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

PN Bogor mengabulkan permohonan praperadilan tiga pegawai Kemenkop UKM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan


Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

3 Januari 2023

Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang, Kamis, 29 Desember 2022. Foto: Instagram/nikitamirzanimawardi_172
Ini Alasan Nikita Mirzani Bebas, Begini Bunyi Pasal yang Dituduhkan Kepadanya

Nikita Mirzani dinyatakan bebas oleh PN Serang. Berikut bunyi pasal yang JPU dakwakan kepadanya dalam UU ITE dan KUHP.


Gaduh Nikita Mirzani vs Dito Mahendra Belum Usai, Pengacara Sebut Ada Pemalsuan Pasal

2 Januari 2023

Nikita Mirzani Olahraga (instagram.com)
Gaduh Nikita Mirzani vs Dito Mahendra Belum Usai, Pengacara Sebut Ada Pemalsuan Pasal

Artis Nikita Mirzani bereaksi atas pendaftaran memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang atas putusan Pengadilan Negeri Serang.


Nikita Mirzani Bebas, Jaksa: Sore ini Dikeluarkan dari Rutan Serang

29 Desember 2022

Nikita Mirzani memilih sepeda lipat dengan merek besar, Brompton. Sepeda lipat berwarna silver miliknya itu ditaksir harganya hingga Rp 60 juta. Instagram
Nikita Mirzani Bebas, Jaksa: Sore ini Dikeluarkan dari Rutan Serang

Kejaksaan Negeri Serang melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang membebaskan terdakwa Nikita Mirzani.