Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menerima delegasi parlemen lokal kota Leeds, Inggris Utara, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/2). Delegasi yang merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini dipimpin oleh John Battle dan lima anggotanya yang beragama muslim. Rencananya, delegasi juga akan bertolak ke Makassar Selasa (19/2) untuk berdialog mengenai otonomi daerah dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat. “Ini adalah semacam percontohan, dan baru pertama kali dilakukan,” kata Duta Besar Inggris Richard Bozney kepada pers yang mendampingi delegasi dalam pertemuannya dengan Wapres. Mereka juga akan bertemu dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk elemen ormas-ormas tersebut. Dubes menambahkan, kota Makassar dipilih semata-mata untuk memenuhi undangan Pemda dan DPRD di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan John Battle yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri Inggris, sempat berkunjung ke Makassar dan menjalin hubungan yang baik di sana. “Tentunya kami tidak mungkin mengunjungi semua wilayah,” kata John Battle. Menurut Bozney, jika kunjungan anggota parlemen muslim ini memberikan hasil yang baik, ada kemungkinan kunjungan serupa akan kembali dilakukan terhadap wilayah lain di Indonesia. Dalam pembicaraan dengan Hamzah, kata dia, delegasi sempat menyinggung kemungkinan untuk mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam kesempatan lain. Para anggota parlemen muslim tersebut dipimpin oleh Mohammad Ajeed, walikota muslim pertama di Inggris. Menurut mantan Walikota Bradford ini, alasan pengiriman anggota yang mayoritas beragama Islam ini dilakukan karena mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk terbesar di dunia. Hingga saat ini di Inggris terdapat populasi muslim yang cukup signifikan, yaitu sekitar 2 juta orang atau 2,5 persen dari penduduk Inggris. Warga muslim ini, tambahnya, juga memiliki peran yang cukup besar dalam dunia politik dan bisnis di Inggris. Selain melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, delegasi ini juga berkesempatan untuk bertemu dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah dan HMI. Akan tetapi menurut Bozney, pertemuan antar delegasi dengan ormas-ormas tersebut tidak dilakukan secara resmi. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara informal dan disisipkan dalam jadwal delegasi. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)
Iklan
