Anggota NII Rambah Partai Politik

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan anggota Negara Islam Indonesia (NII) secara ideologi sudah menyusup ke partai politik, dari yang kecil hingga besar. "Mereka infiltrasi ke partai politik. Di Golkar menjadi anggota, belum masuk ke kepengurusan,” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 2 Mei 2011 kemarin.

Priyo menerima Imam Supriyanto, bekas Menteri Peningkatan Produksi NII KW-9, yang menjabat pada 1997-2007. Imam didampingi empat bekas anggota lainnya, antara lain dua wanita dan satu lagi Kamal Singadirata, mantan Bupati NII Jakarta Barat.

Priyo menjelaskan, berdasarkan informasi dari Imam, NII berencana menguasai Jakarta jika nanti NKRI menjadi NII. “Intelijen kecolongan lagi soal ini."

Imam membenarkan bahwa NII menggunakan jalur politik, pendidikan, dan ekonomi untuk mempersiapkan diri mendirikan negara. "Anggota NII memang disusupkan ke berbagai kalangan," ucapnya seusai pertemuan. Menurut dia, pada era kebebasan ini NII lebih mudah menyusupkan anggotanya ke partai.

Menurut dia, partai mengetahui penyusupan ini tapi hingga kini belum ada partai yang mendukung pendirian negara Islam. "Putra Syekh Panji Gumilang itu anggota DPRD tingkat II di Indramayu dari Partai Golkar," katanya. Imam sengaja menemui Priyo untuk menghapus sepak terjang NII yang semakin meresahkan publik.

Imam menerangkan bahwa sejumlah pelaku terorisme adalah alumnus NII. Ia menyebut Imam Samudera, pelaku bom Bali yang sudah dieksekusi mati, berlatar belakang anggota NII sebelum berubah ideologi. “Abu Bakar Ba'asyir (terdakwa perkara terorisme di Aceh) pada 1970-an bersama Abdullah Sungkar aktif di NII."

Gerakan NII mulai muncul di Garut, Tasik, dan Ciamis sejak Agustus 1948, dimotori oleh S.M. Kartosuwiryo.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan birokrasi di pemerintah provinsi sudah disusupi anggota Negara Islam Indonesia (NII) sejak 1990-an. "Tahun itu di Kota Bandung ini banyak (birokrat NII)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Menurut dia, pemerintah provinsi belum memantau aktivitas birokrat. Kini Pemerintah Kota Bandung masih berfokus memantau kampus, sekolah, dan tempat berkumpul kelompok tertentu.

Wali Kota Cirebon Subardi juga mengakui sejumlah warganya, termasuk pegawai negeri, terindikasi terlibat gerakan ini. Informasi ini diperoleh dari Komunitas Intelijen Daerah. Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan sejumlah anggota NII menjadi pegawai negeri sipil di Banten, dari total 1.000 lebih anggota NII di provinsinya. Tapi tak ada aturan yang melarang mereka menjadi birokrat.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis berpendapat, banyaknya anggota NII di birokrasi dan militer di Banten dan Jawa Barat membuktikan pemerintah lalai menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD '45, dan Pancasila. Untuk mencegah radikalisme, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh akan bertemu dengan para rektor perguruan tinggi pada Rabu malam nanti. “Kampus memiliki otonomi untuk mencegah penyebaran pemikiran radikalisme,” katanya.

MAHARDIKA SH | A FIKRI | IVANSYAH | W. ULUM | RIRIN | PURWANTO