Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Kaji Film Arwah Goyang Karawang  

image-gnews
Julia Perez dan Dewi Persik dalam Film Arwah Goyang Karawang. Di ancam di cabut ijin pemutarannya.
Julia Perez dan Dewi Persik dalam Film Arwah Goyang Karawang. Di ancam di cabut ijin pemutarannya.
Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung  - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  mengumpulkan akademisi, pelaku seni, dan praktisi film untuk membahas kontroversi film Arwah Goyang Karawang (AGK). "Ada desakan dari warga Karawang untuk meminta gubernur menolak peredaran film AGK di Jawa Barat," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Dede Mariana, Jumat (18/2).

Dede mengaku, diminta gubernur untuk mengundang sejumlah akademisi, pelaku seni, dan praktisi film untuk meminta masukan soal itu. Mereka yang diundang itu di antaranya Prof. Endang Caturwati, Bucky Wikagoe, Eddy D Iskandar, Tisna Sanjaya, Herry Dim, Aat Suratin, Hawe Setiawan, serta Diah Fatma.

Belum semua yang diundang datang, kendati pukul 1 siang, jadwal pertemuan itu digelar. Dede mengatakan, pertemuan itu sebagai respon gubernur atas desakan sejumlah fihak soal film itu, untuk mencari masukan. "Supaya langkah gubernur tidak salah atau malah jadi polemik baru," katanya.

Bucky Wikagoe, akademisi yang mengambil desertasi doktornya tentang interaksi simbolik Tari Ronggeng mengatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian pemerintah karena film itu sudah menimbulkan keresahan warga Karawang. "Reaksi mereka sangat keras," katanya.

Dia mencontohkan, film yang hingga kini belum diputat di Karawang itu, sudah menuai aksi unjuk rasa penolakan di sana. Terakhir, katanya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang mengeluarkan pernyataan keberatanya atas peredaran film itu.

Bukcky mempertanyakan, observasi panjang yang sudah dilakukan untuk membuat film AGK, seperti klaim produser film itu yang dilansir sejumlah media. "Kalau sutradara itu sudah melakukan observasi panjang, observasi seperti apa," katanya.

Kendati belum menonton film itu, dari cuplikan yang ditampilkan di televisi, Bucky menilai, film itu hanya menitikberatkan sebagai komoditas semata tanpa menimbang aspek empati terhadap masyarakat Karawang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan keresahan, ketersinggungan itu tidak menjadi pertimbangan, hanya aspek dagang yang dipertimbangkan," kata Bukcy.

Dari penelitiannya soal tari ronggeng yang dikerjakannya 4 tahun lebih, Bukcy mengatakan, tidak pernah menemukan perilaku ronggeng atau sinden di atas panggung melakukan atraksi memanggil arwah lalu kesurupan di atas panggung. "Dalam pertunjukan Ronggeng itu tidak pernah ada, apalagi dikaitkan dengan penampilan sensual, jorok, itu gak ada," katanya.

Bucky sendiri mengaku sudah berniat nonton film AGK hari ini, pukul 2 siang. Rencana itu batal setelah gubenur lewat staf ahlinya mengundangnya ke Gedung Sate, Bandung.

Ahmad Fikri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional

24 Agustus 2021

Para tamu berpose untuk foto bersama dalam sebuah seremoni bertema Hari Pendidikan Keamanan Hong Kong, China selatan, pada 15 April 2021. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional

Pemerintah Hong Kong bersiap memperkuat dan melengkapi UU Keamanan Nasionalnya dengan aturan baru soal sensor film.


Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film

12 Juni 2021

Para pengunjuk rasa pro-demokrasi meniru salam tiga jari dari film
Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film

Pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan baru perihal sensor film yang mengacu pada UU Keamanan Nasional. Pekerja film khawatir.


Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody

30 Maret 2019

Aksi Rami Malek memerankan Freddie Mercury dalam film Bohemian Rhapsody
Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody

Rasanya seluruh film Bohemian Rhapsody ini seakan-akan telah terpotong, padahal kenyataannya hanya memotong tiga menit.


Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018

20 Oktober 2018

Lembaga Sensor Film dan Kompas TV bekerja sama menggelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 yang digelar Jumat 19 Oktober 2018. TEMPO/Aisha
Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018

Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 kembali digelar di tahun ini


Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri

19 Oktober 2018

Lembaga Sensor Film dan Kompas TV bekerja sama menggelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 yang digelar Jumat 19 Oktober 2018. TEMPO/Aisha
Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri

Lembaga Sensor Film kembali menggelar malam penganugerahan kepada sejumlah film, sinetron yang memenuhi persyaratan terutama sensor mandiri.


Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman

5 Mei 2017

Ilustrasi. thegamingliberty.com
Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman

Para seniman di seluruh dunia masih belum bebas berekspresi
dengan karyanya. Masih jadi tantangan


Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan  

8 Februari 2017

Kiri: Foto masa kecil aktor Bollywood Shah Rukh Khan. Ia menjelma menjadi aktor yang membintangi banyak film-film India terlaris. Buzzfeed.com
Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan  

Salah satu alasan pelarangan karena film Raees menampilkan "muslim sebagai penjahat dan teroris".


AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru  

17 Maret 2016

Poster film Pulau Buru Tanah Air Beta. istimewa
AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru  

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam sikap Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat, yang enggan menjamin keamanan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.


Lembaga Sensor Film Bukan Lagi Jagal Film  

16 Maret 2016

Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki merekomendasikan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir Netflix. TEMPO/Pingit Aria
Lembaga Sensor Film Bukan Lagi Jagal Film  

Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki mengatakan LSF bukan lagi "jagal film" karena proses penyensoran melibatkan diskusi dengan sineas.


Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee  

16 Februari 2016

Mira Lesmana produser film berpose diantara roll film yang telah dibuatnya di rumah produksi film Miles Productions di Jakarta, 11 Februari 2016. TEMPO/Nurdiansah
Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee  

Mulai sensor, tata edar, hingga keseluruhan Undang-Undang Perfilman.