Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima TNI Jenderal Wiranto tidak hadir dalam persidangan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur, Rabu (16/10). Dalam sidang Pengadilan Ad Hoc HAM di Jakarta Pusat itu, Wiranto seharusnya duduk menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Komandan Resort Militer Timor Timur Brigjend Noer Moeis. Menurut Jaksa Widodo Supriyadi, ketidakhadiran Wiranto disebabkan dia harus menghadiri sebuah acara seminar di luar daerah. Karena itu, sidang akhirnya hanya mendengarkan kesaksian mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Jhonny Lumintang dan mantan Kapolda Timor Timur Mayjen Polisi Timbul Silaen. Jaksa juga menjelaskan, Kejaksaan Agung sedang mengupayakan melakukan teleconference untuk memperoleh kesaksian dari sepuluh saksi korban yang berdomisili di Timor Leste. “Kami sedang bicarakan di Kejaksaan Agung. Masalahnya terutama soal biaya,” kata Widodo. Dalam sidang, kepada majelis hakim yang dipimpin Andriani Nurdin, saksi Jhonny Lumintang menjelaskan bahwa rantai komando antara panglima TNI dengan seorang komandan Resort Militer terlalu jauh. “Setiap perintah seharusnya melalui Panglima Daerah Militer (Pangdam). Sebenarnya bisa saja, tapi hanya insidentil,” kata Lumintang. Sedangkan Timbul Silaen, yang divonis bebas dalam kasus pelanggaran HAM dalam perkara yang sama, menjelaskan, situasi di Timor Timur pasca pengumuman jajak pendapat 4 September 1999 silam, sudah tak terkendali. Sore hari setelah pengumuman kemenangan kelompok prokemerdekaan, letusan senjata api terdengar secara sporadis di nyaris seluruh wilayah kota Dili. “Bunyi tembakan terus terdengar sampai malam dan esok paginya,” kata Timbul. Timbul mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk memeriksa situasi keamanan terakhir, karena ribuan pengungsi pada saat bersamaan menyerbu masuk ke markas Polda Timor Timur. “Jumlah polisi hanya enam ribu sementara pengungsi di atas 100 ribu. Kami kewalahan,” katanya. Selain sibuk melakukan evakuasi ke Nusa Tenggara Timur, polisi juga terpaksa membuka dapur umum, klinik darurat dan menyediakan pengamanan untuk pengungsi. Keamanan yang terus memburuk di Timor Timur, kata Timbul, mustahil diatasi polisi dan tentara. “Ibaratnya ini ada dua kubu, masing-masing bermusuhan namun terpaksa harus tinggal berdekatan,” kata Timbul. Pasalnya, kata dia, pengungsi prokemerdekaan yang tinggal di keuskupan Dili dan kediaman Uskup Belo dan pengungsi prointegrasi yang terkonsentrasi di markas polisi dan tentara, tidak bisa segera meninggalkan Dili karena keterbatasan alat transportasi. “Menteri Perhubungan menjanjikan 10 kapal laut dan 30 bis. Itu bohong semua!” kata Timbul. Karena itulah, kerusuhan di kediaman Uskup Belo pada 5 September, kembali terulang di lokasi berdekatan keesokan harinya. “Itu bukan rekayasa polisi atau tentara. Tapi situasi memang sudah tak bisa dikendalikan,” kata Timbul. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)
Iklan
