TEMPO Interaktif, MEDAN - Rencana pemberian gelar Raja Batak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditentang ratusan pemuda dan pemudi Batak. Para pemuda yang mengklaim sebagai turunan raja-raja Batak, di Sumatera Utara ini mengatasnamakan Partungkuoan Naposo Bangsa Batak, memulai aksi damainya di Gereja HKBP Jalan Sudriman dan diakhiri di Tugu Sisingamangaraja XII, Jalan SM Raja, Medan, Ahad 16 Januari 2011.
Ratusan anak muda itu menilai, SBY tidak pantas menyandang gelar raja batak karena tidak mampu memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mereka juga menuding rencana gelar Raja Batak kepada SBY sebagai bentuk politisasi oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Riko Sihombing, salah satu pengunjukrasa kepada Tempo, Ahad (16/1) sore, menduga rencana pemberian gelar itu akan dirangkai dengan peresmian Museum Batak di Kota Balige, Kabupaten Toba Samosir, Selasa mendatang. “Jangan Raja Batak ini dipolitisasi,” kata Riko melalui telepon.
Riko mengklaim massa yang melakukan aksi damai berjumlah 200 orang, juga bagian turunan dari raja-raja di Tanah Batak, yakni dari Kabupaten Toba, Toba Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. “Aksi serupa akan kami lakukan Senin (besok), di DPRD Sumatera Utara dan Kota Medan,” akunya.
Menurut Riko, penentangan itu dilakukan lantaran tidak adanya bukti perbuatan SBY selaku presiden terhadap kesejahteraan di Tanah Batak. “Kecuali (presiden) telah membikin Tanah Batak ini sejahtera,” ujarnya.
Riko menegaskan, Raja Batak yang nyata itu adalah Sisingamangraja XII. “Karenanya kami berunjukrasa di sana (tugu),” katanya.
Soetana Monang Hasibuan
