TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengklaim berhasil mencapai target pengentasan kemiskinan (US$ 1/kapita/hari) sesuai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).
"Ada delapan goal MDGs, yang tentang kemiskinan, Indonesia sudah achieve," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Amida Alisjahbana dalam keterangan kepada pers di kantornya, Senin (27/9)
Ketujuh target lainnya adalah pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi, peningkatan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV-AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, lingkungan yang berkesinambungan dan pembangunan kemitraan.
Status target penurunan kemiskinan MDGs Indonesia yang dilaporkan ke Sidang Tingkat Tinggi PBB ke-65 pada 20-22 September 2010, menunjukkan pada 2008 hanya 5,9 persen penduduk yang hidup dengan US$ 1 per kapita tiap harinya.
"Angkanya sudah melebihi separuh dari basis data (baseline) tahun 1990," ujar Amida, di mana saat itu (1990) masih ada 20,6 persen penduduk yang hidup dengan US$ 1 per harinya.
MDGs mensyaratkan Indonesia harus berhasil menurunkan separuh jumlah penduduk yang hidup hanya dengan US$ 1 per harinya dari basis data tahun 1990.
Tapi, Amida melanjutkan, Indonesia menggunakan standar kemiskinan Badan Pusat Statistik. Standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik setara dengan US$ 1,5 per kapita per harinya, sehingga pada 2010 tercatat masih ada 13,3 persen penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan.
"Kami menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8-10 persen pada 2014," Amida berharap.
Sektor yang diharapkan bangkit untuk mengentaskan kemiskinan adalah sektor pertanian dan industri pengolahan (manufaktur). Saat ini, diakui Amida, sektor manufaktur sudah tumbuh sesuai target 4 persen.
"Pelan-pelan kami tingkatkan 6 persen, syukur-syukur bisa double digit seperti sebelum 1998 di mana manufaktur berperan sebagai sumber ekonomi," jelasnya.
Pemerintah, ia melanjutkan, mengembangkan sektor manufaktur yang disesuaikan potensi daerah, contohnya dengan sistem cluster Industri. "Semisal di Sumatera bagian timur dikembangkan industri oil-based," ia mencontohkan.
Amida mengakui bahwa masih ada kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi. Saat ini masih ada 17 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata. Data terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Papua masih 36,5 persen, menukik jauh ketimbang DKI Jakarta yang hanya 3,5 persen.
Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 menegaskan perlunya peta langkah pencapaian MDGs pada tingkat nasional. Nanti, Amida melanjutkan, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan diarahkan sesuai peta langkah tersebut.
Karena fakta hari ini, diakui Amida, banyak daerah, separuh anggarannya untuk belanja pegawai. Akibatnya ruang capaian MDGs seperti kesehatan, pendidikan menjadi terbatas. "Ke depan kami pastikan bagaimana program prioritas menjadi lebih terarah," urainya.
DIANING SARI
