Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikrar: Konfederasi Partai Bisa Sederhanakan Sistem Politik

image-gnews
Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa ide konfederasi partai yang digagas oleh Partai Amanat Nasional (PAN) bagus untuk menyederhanakan sistem multi partai di Indonesia. “Saya anggap ini hal bagus yang nantinya bisa menimbulkan stabilitas politik,” ujarnya, Senin (5/7). 

Menurutnya, ide ini juga baik untuk mengakomodasi suara masyarakat. “Jadi tidak banyak suara terbuang andai parliamenatry treshold dinaikkan,” tambahnya.

Namun Ikrar juga menyatakan bahwa hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika PAN menginginkan untuk berkongsi dengan partai-partai besar yang punya wakil di parlemen. “Dari pengalaman sejarah, hal itu tidak mungkin, karena semua partai besar mempunyai tokoh, dan mereka mempunyai ego masing-masing,” kata Ikrar.

Ikrar menyebut contoh saat Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi berusaha berkongsi dengan merangkul semua partai berhaluan Islam. Yang terjadi, kata dia, justru Masyumi menjadi semakin kecil. Satu-satunya kemungkinan bagi PAN adalah dengan merangkul partai-partai kecil yang tidak memiliki wakil di parlemen. 

Ia tak sependapat dengan pandangan pengamat politik Arbi Sanit yang menilai adanya konfederasi partai ini akan mengancam Sekretariat Gabungan Koalisi yang diketuai Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Saya kira ini tidak akan bertentangan dengan Setgab,” kata Ikrar.

Selain itu, kalaupun konfederasi partai ini berhasil terbentuk, belum tentu akan otomatis menambah perolehan suara PAN. “Bagaimanapun ide konfederasi ini berasal dari elite partai, belum tentu ditingkat akar rumput berdampak sama," tambahnya.

Pingit Aria
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Darmono Anggap Satgas Anti-Mafia Hukum Masih Diperlukan

3 Desember 2010

Darmono Anggap Satgas Anti-Mafia Hukum Masih Diperlukan

Anggota Satgas Anti-Mafia Hukum Darmono mengatakan, Satgas masih akan aktif selama tidak ada keputusan presiden yang membubarkannya. Menurut dia, Satgas dibentuk untuk mendorong agar penegakaan hukum bisa berjalan sesuai koridor.


Presiden Belum Terima Surat Pengunduran Diri Herman

2 Agustus 2010

Julian Aldrin Pasha. ANTARA/Pandu Dewantara
Presiden Belum Terima Surat Pengunduran Diri Herman

"Karena surat (pengunduran diri) Herman, belum sampai ke Presiden," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha saat dihubungi Tempo, Senin (02/08).


Rudi Satrio: Gugatan Petisi 28 Tidak Jelas  

20 Juni 2010

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Rudi Satrio.[TEMPO/Lourentius EP]
Rudi Satrio: Gugatan Petisi 28 Tidak Jelas  



Menurut Rudi, kinerja Satgas selama ini cukup baik, mengingat waktu dan wewenang yang diberikan pada mereka memang terbatas. Tugas mereka kan hanya sebagai pendobrak, penyelidikan selanjutnya memang bukan lagi tugas mereka, kata Rudi.


Satgas Partai Demokrat Diserang, Empat Luka Parah

15 Maret 2009

Satgas Partai Demokrat Diserang, Empat Luka Parah

Dalam kondisi gelap gulita , tiba-tiba terdengar teriakan ,serang!.


10 Satgas PDIP Sragen Dipenjara 2 Bulan 21 Hari

29 Januari 2007

10 Satgas PDIP Sragen Dipenjara 2 Bulan 21 Hari

Sepuluh anggota Satgas PDIP Sragen, Senin (29/1), dijatuhi hukuman 4 bulan 21 hari oleh Pengadilan Negeri Sragen. Mereka dinyatakan bersalah karena telah merusak kantor dan inventaris milik DPC PDI Perjuangan.


Wartawan Boikot Kampanye Partai Demokrat

27 Maret 2004

Wartawan Boikot Kampanye Partai Demokrat

Aksi ini dipicu oleh tindakan Satgas Partai Demokrat yang melarang wartawan masuk mendekati panggung.


Satgas Parpol Masih Berseragam Militer

17 Maret 2004

Satgas Parpol Masih Berseragam Militer

Meskipun diperingatkan Panwaslu Bandung, satgas beberapa parpol tetap mengenakan atribut militer.


Kapolri: Satgas Partai Masih Diperlukan

4 Maret 2004

Kapolri: Satgas Partai Masih Diperlukan

"Keberadaan satgas itu minimal dapat menjaga keamanan di internal partai yang bersangkutan," kata Kapolri Da'i Bachtiar.


Kapolri: Satgas Parpol Lebih Baik Tidak Gunakan Atribut Militer

26 Februari 2004

Kapolri: Satgas Parpol Lebih Baik Tidak Gunakan Atribut Militer

Satgas parpol bisa memakai tali di lengan atau kepala.