RUU Pertahanan Kembalikan TNI ke Politik

TEMPO Interaktif, Jakarta:RUU Pertahanan yang sekarang sedang dibahas di DPR dikhawatirkan akan kembali membawa TNI ke dalam percaturan politik nasional. Hal ini dikemukakan R.A. Berar Fathia, Ketua Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional Indonesia, dalam konferensi pers di Kantor LBH, Kamis (8/3).

Berar juga mengingatkan seluruh konponen bangsa untuk turut memantau proses perubahan RUU tersebut di DPR. Ia merasa selama ini masyarakat dan pers luput dalam melakukan pengawasan. Pentingnya pengawasan itu karena terkait erat dengan rencana Wapres Megawati Soekarnoputri dan TNI untuk menggolkan Megawati sebagai Presiden. Sehingga, TNI bisa terus ikut serta dalam percaturan politik nasional. “Megawati kan senang tentara,” ujar dia.

Selain itu, Berar juga menyoroti masalah pemecahan peran TNI dan Polri dari sudut fungsi dan tugas masing-masing. Menurut dia, pembagian tugas antara TNI dan Polri adalah suatu langkah yang keliru. Seharusnya Polri lah yang memegang fungsi pertahanan dan TNI yang memegang keamanan.

Lebih lanjut, dikatakan, tugas pertahanan yang diemban Polri nantinya berkaitan erat dengan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Karena, tugas pertahanan selalu berhubungan dengan urusan keluarga yang merupakan bangunan utama bangsa. “Polisi itu tugasnya mengurusi masalah seperti kesejahteraan umum, penjagaan fasilitas umum, pemberantasan narkoba, yang sangat erat kaitannya dengan keluarga.”

Sedangkan peran keamanan yang diemban oleh TNI lebih berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan teritorial bangsa Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. (Ervan Fauzi)