TEMPO Interaktif, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Pemerintah Sumatera Utara mengaku telah siap mengambil alih perusahaan yang dimodali Jepang tersebut, masa kontrak akan berakhir pada 2013.
Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Pemprov Sumut, Eddy Syofian memastikan pemerintah provinsi beserta kabupaten dan kota yang berada di hulu dan hilir sumber air PT Inalum, telah menandatangani nota kesepahaman. “Pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, dua minggu lalu sudah menandatangani MoU,” kata Eddy, Kamis (10/6). Daerah itu, Kabupaten Asahan, Toba Samosir (Tobasa), Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Dairi, Simalungun, Karo, Batubara dan Samosir.
Eddy menegaskan, kesepahaman itu juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. “Sumber daya manusia dan keuangan kita sudah siap,” tegas Eddy. Diungkapkannya, dalam pengambil alihan itu, pemerintah daerah menggaet PT Toba Sejahtera, milik Luhut Panjaitan. “Pihak swasta itu telah mendapatkan jaminan pinjaman dari perbankan di Perancis,” ujarnya.
“Kita sangat mengharapkan Pemerintah Pusat memutuskan pengambilalihan perusahaan itu. Karena selama 30 tahun beroperasi tidak memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya Sumatera Utara,” ujar Eddy.
Humas PT Inalum, Dedi T menolak memberikan keterangan. “Saya tidak berkompeten memberikan keterangan,” katanya melalui sambungan telepon. “Tanyakan kepada Badan Otorita Asahan,” sarannya.
Kepala Perwakilan Badan Otorita Asahan di Medan, PSM Lumbantobing, juga menolak memberikan keterangan. “Yang berkompeten Ketua Badan Otorita Asahan,” sebut Lumbatobing kepada Tempo, Kamis (10/6).
Diakuinya, keputusan diperpanjang atau tidak kontrak pengelolaan PT Inalum kepada Jepang, baru akan diputuskan pada Oktober mendatang. “Kita nantikan putusannya Oktober mendatang,” ungkapnya.
Soetana Monang Hasibuan
