TEMPO Interaktif, Kediri – Perguruan Tinggi Politeknik Kediri terancam tidak mendapatkan akreditasi karena kekurangan mahasiswa. Padahal pemerintah daerah setempat telah mengucurkan anggaran Rp 45 miliar untuk mendirikan kampus tersebut.
Direktur Politeknik Kediri Muhammad Zaini mengatakan, sejak didirikan pada 2008, hingga saat ini jumlah mahasiswa di kampus tersebut tak lebih dari 160 orang. Mereka terdiri dari sembilan mahasiswa Teknik Mesin, 108 mahasiswa Teknik Informasi, dan 43 mahasiswa Akuntansi. Sedangkan jumlah pengajarnya sebanyak enam dosen tetap dan 18 dosen lepas dengan gelar Strata Dua (S2).
Baca Juga:
Menurut Zaini, minimnya jumlah peserta didik ini salah satunya akibat tidak adanya kegiatan promosi oleh Pemerintah Kota Kediri. Padahal jumlah mahasiswa ini menentukan lolos tidaknya perguruan tinggi tersebut mendapatkan akreditasi. “Kita sudah penuhi syarat administrasi dan kelengkapan dosen, tinggal quota mahasiswa yang kurang,” kata Zaini kepada Tempo saat meresmikan gedung Politeknik di Jalan Mayor Bismo Kediri, Kamis (8/4).
Kampus yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dirintis oleh mantan Wali Kota Kediri Ahmad Maschut. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Joyoboyo milik Pemerintah Kota Kediri, disepakati pendirian Politeknik Negeri dengan pembagian biaya 70:30 untuk pemerintah pusat.
Dari perhitungan tersebut, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri dimintai mengucurkan Rp 45 miliar untuk pendirian gedung dan infrastruktur secara multiyears. Saat ini angkatan pertama kampus itu telah menempuh pendidikan semester IV dan akan segera lulus. “Kami mentargetkan penambahan 150 mahasiswa tahun ini,” kata Zaini.
Tidak jelasnya status akreditasi kampus ini membuat resah sejumlah mahasiswa. Mereka mendesak Direktur Poltek segera mendapatkan status tersebut untuk memperkuat ijazah mereka di dunia kerja. “Apalagi tahun depan saya sudah lulus,” kata Zulfi Rahmad, mahasiswa semeter IV Jurusan Akutansi.
HARI TRI WASONO
