Surat keputusan pemecatan telah turun, ditandatangani Megawati dan Sekjen DPP PDIP Sutjipto. Dia memang dipecat sebagai kader PDIP untuk seterusnya, ujar Sutjipto kepada Tempo News Room tadi sore. Basuki sendiri mengaku sudah menerima copy surat keputusan itu. Ia tidak habis pikir.
Apa salah saya? Semua yang dituduhkan tidak pernah diklarifikasi. Saya tidak pernah diberi kesempatan membela diri, tapi langsung divonis. Empat tahun lebih saya membela PDI di bawah Ibu Mega sejak dirusak rezim Orde Baru. Dan, kini saya dipecat seolah seperti pengkhianat partai, tandas Basuki yang juga Ketua DPRD Surabaya.
Basuki memang gerilya PDI pro-Megawati ketika rezim Orde Baru menaikkan Soerjadi lewat Kongres Medan, Mei 1996. Ketika ramai-ramai peristiwa 27 Juli, pada tahun itu, Basuki sering mangkal di Posko Pandegiling, di halaman CV Bumi Raya milik Sutjipto. Di rumah dinasnya terpasang foto ketika mengawal Megawati dengan pakaian safari hitam. Semula Basuki anak buah Sutjipto. Belakangan hubungan mereka tidak lagi serasi.
Sutjipto menjelaskan, kesalahan Basuki setumpuk. Dalam rapat DPP PDIP yang dipimpin Megawati, Selasa lalu, dosa-dosanya dibahas. Terakhir, pengakuannya kepada pers bahwa penghasilannya sebagai Ketua DPRD Surabaya mencapai Rp 2 miliar setahun. Ia juga punya cicilan rumah di Villa Bukit Mas Surabaya senilai Rp1 miliar. Versi lain menuduh rumah itu sebagai suap yang diterima Basuki. Menurut Sutjipto, pengakuan Basuki tersebut telah mencemarkan citra PDIP.
Menyusulturunnya surat pemecatan Basuki, massa PDIP Surabaya berhimpun di kantor cabang, Jalan Adityawarwan, sejak tadi siang. Mereka ragu dengan keputusan DPP PDIP itu. Sebanyak 25 PAC tetap menyatakan loyaldengan Basuki. Kami tidak akan mengakui siapa pun selain Pak Basuki sebagai Ketua DPC PDI P Surabaya, kata Robinson, Ketua PAC PDIP Karang Pilang.
Robinson menegaskan, arus bawah PDIP Surabaya tidak bisa begitu saja menerima keputusan itu. Mereka berencana mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Pecenongan Jakarta, Minggu lusa. Kurang 500 orang akan berangkat, jelas Robinson bersemangat.
Menyusul pemecatan itu, sebagian kalangan kader PDIP Surabaya giat membahas pengisian kursi ketua cabang. Posisi ini sangat strategis karena akan berkait pencalonan walikota Surabaya pada 2004. Saat pemilu lalu, PDIP Surabaya menang mutlak dengan menguasai mayoritas kursi di DPRD Surabaya.
Selain itu, posisi Basuki sebagai Ketua DPRD Surabaya juga terancam. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Arief Indrianto, menyatakan Basuki harus melepaskan kursi ketua dewan. Dia bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Dia bisa tetap jadi anggota dewan, tapi non-fraksi, jelas Arief.
Arief menyerukan agar seluruh anggota Fraksi PDIP tundukpada keputusan DPP PDIP. Siapa bilang kami pecah? Semua harus mendukung SK itu. Itu kan instruksi DPP. Kalau ada yang menentang, artinya berhadapan dengan DPP, katanya. (Wahyu Dhyatmika/Yura Syahrul)
