Deklarasi Malino Tolak Darurat Sipil di Poso

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pertemuan dua hari di kawasan wisata Malino, Sulawesi Selatan, telah menghasilkan landasan perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah, yang tiga tahun ini didera konflik dan kekerasan berdarah. Kubu Islam dan Kristen sama-sama sepakat meletakkan senjata, saling berangkulan dan memaafkan serta bahu-membahu menyongsong masa depan di Poso yang damai, tenang dan tenteram. Berikut ini isi utuh Deklarasi Malino yang ditandatangani di Hotel Celebes, Kabupaten Gowa, Kamis (20/12) sore.

Deklarasi Malino Untuk Poso

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani di Poso serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan menyadari bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, telah membawa penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang serta jiwa terbuka, sepakat:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.

2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakkan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.

3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.

4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.

5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.

6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tingal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.

7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.

8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.

9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.

10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Pernyataan kesepakatan ini kami buat dengan ikhlas dan itikad baik untuk menjalankannya.

Realisasi dari pernyataan ini, akan dilaksanakan dengan agenda serta rencana sebagai berikut:

I. Komisi Keamanan dan Penegakkan Hukum (Lampiran I) II. Komisi Sosial Ekonomi (Lampiran II)

Dibuat di: Malino Pada tanggal: 20 Desember 2001.

(Syarief Amir/Muannas - Tempo News Room)