Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang


Potensi Pembangkit Listrik Sulsel Dapat Tutupi Defisit Listrik

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Makassar – Dua daerah di Sulawesi Selatan berpotensi besar untuk dibuat pembangkit listrik yang bisa menutupi kekurangan listrik 130 megawatt di Makassar.

“Sebenarnya potensi pembangkit listrik banyak sekali,” ujar pakar kelistrikan Prof Nadjamuddin Harun di Makassar, Kamis (19/11)

Ia menyebutkan, di Kabupaten Enrekang, ada potensi tenaga air sebesar 1.025 megawatt dan di Kabupaten Jeneponto ada potensi tenaga batu bara sebesar 2x100 megawatt.
Sebenarnya, di Kabupaten Jeneponto sejak 2007, telah dicanangkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dengan kapasitas 2x100 megawatt tersebut.
Proyek ini adalah kerjasama Bosowa Energi dengan Perusahaan Cina Chengda Engineering. “Itu proyek swasta, yang hingga kini belum selesai. Jika itu benar-benar terealisasi, kekurangan listrik sekarang sudah dapat diatasi,” ujar Nadjamuddin.

Sementara, untuk Kabupaten Barru, pemerintah setempat baru berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tallu Bamba di Desa Buttu Batu, tahun depan. PLTA itu berkapasitas 2x50 megawatt.

Prihatin dengan masalah listrik di Makassar, Nadjamuddin menyarankan PLN dan pemerintah mendatangkan Pembangkit Listrik Ttenaga Diesel. Selain itu, ia mengimbau di pedesaan-pedesaan agar menciptakan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif, seperti energi solar, tenaga surya, dan microhydro.

“Ada tiga hal yang perlu diperhatikan menyikapi krisis listrik ini,” ujar pengajar di Konsentrasi Sub Program Studi Teknik Energi Listrik Universitas Hasanuddin ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang pertama, menurut dia, investasi untuk pembangunan pembangkit listrik jangan hanya dimonopoli PLN. Pihak swasta diberi kesempatan mengelola, dengan diatur satu operator, sehingga hanya ada satu harga listrik.

Yang kedua, perlu adanya keterlibatan pemerintah, PLN, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah listrik ini. Kemudian yang terakhir, perlu upaya mengoptimalkan sumber-sumber energI yang ada.

SUKMAWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PLN Teken Pembelian Listrik Swasta Energi Terbarukan Rp 20 T

16 November 2017

PLN Teken 11 Proyek Energi Bersih
PLN Teken Pembelian Listrik Swasta Energi Terbarukan Rp 20 T

PLN meneken pembelian listrik swasta energi terbarukan dengan sembilan pengembang.


53 Perusahaan Teken Kontrak Listrik Swasta

2 Agustus 2017

PLTU Muara Karang Jakarta Utara, Jum'at (13/3). Pemerintah akan memberikan jaminan bagi proyek listrik swasta untuk pembangkit 10 ribu mega watt tahap kedua. Tempo/Arnold Simanjuntak
53 Perusahaan Teken Kontrak Listrik Swasta

Ada 53 perusahaan yang meneken kontrak listrik swasta dengan PLN, 11 lainnya mundur.


Proyek Listrik Lambat, Kontrak Kontraktor Terancam Diputus

11 April 2017

Presiden Joko Widodo, didampingi Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari
Proyek Listrik Lambat, Kontrak Kontraktor Terancam Diputus

PT PLN (Persero) diminta untuk menagih denda lebih besar kepada kontraktor proyek listrik yang tidak melaksanakan kewajibannya.


BPK Temukan Masalah di SKK Migas Hingga Pembangkit Listrik

6 April 2017

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. Penyerahan laporan ini dilakukan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015. TEMPO/Subekti.
BPK Temukan Masalah di SKK Migas Hingga Pembangkit Listrik

BPK menemukan masalah dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan rantai suplai SKK Migas.


Denda Pemutusan Kontrak PLTU Atambua Sudah Dibayar

14 Juli 2013

Dirut PLN, Nur Pamudji (tengah), Dirjen Ketenaga listrikan Kementrian ESDM, Jarman (kiri) dan Direktur Pengkajian Energi Univesitas Indonesia, Iwa Garniwa (kanan) sedang berbincang usai mempresetasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penjualan atau Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara pada acara Coffee Morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta,(20/4). ANTARA/Agus Tri
Denda Pemutusan Kontrak PLTU Atambua Sudah Dibayar

Pemutusan kontraknya awal tahun ini, sekarang denda sudah mulai
dibayarkan dan sedang dalam audit Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan.


Emir Moeis Diperiksa KPK Terkait Korupsi Listrik  

27 September 2012

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004, Emir Moeis, menaiki mobil usai menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, (30/7). ANTARA/Rosa Panggabean
Emir Moeis Diperiksa KPK Terkait Korupsi Listrik  

Dia diperiksa sebagai tersangka.


Permintaan Gubernur Kalimantan Timur Tidak Rasional

11 Maret 2009

Permintaan Gubernur Kalimantan Timur Tidak Rasional

PT Kaltim Prima Coal menganggap permintaan Gubernur Kalimantan Timur berlebihan dengan tuntutan pengadaan pembangkit listrik kapasitas 2 x 100 Megawatt.


PLN Kewalahan Atasi Tingginya Permintaan Listrik

28 Juni 2008

PLN Kewalahan Atasi Tingginya Permintaan Listrik

Kondisi semakin parah karena tidak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap (2x300 MW) sehingga sistem kelistrikan Jawa Bali defisit 700 MW.