Presiden Sambut Baik Keluarnya TNI dari Politik Praktis

TEMPO Interaktif, Surabaya:Presiden Megawati Sukarnoputri menyambut baik keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk keluar dari kehidupan politik praktis, berkonsentrasi pada tugas pokok mengawal integritas wilayah Indonesia. Langkah, ini merupakan kesempatan TNI untuk meningkatkan kualitas profesionalisme, sehingga mampu mengawal integritas wilayah negara. Demikian dikatakan presiden saat membacakan amanat tertulisnya di depan sekitar 8000 prajurit, pada peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI, di Dermaga Ujung, Markas Komando kawasan Timur Indonesia, Surabaya, Minggu (5/10).

"Peningkatan kualitas profesionalisme sudah semestinya di tengah maraknya gerakan separatis di beberapa tempat di tanah air," katanya. Menurut Presiden, TNI dilahirkan rakyat sebagai aparatur pemerintah, merupakan alat negara untuk membela kemerdekaan Indonesia. "Bila di masa lalu terdengar ungkapan politik tentara adalah politik negara, ideologi tentara adalah pancasila, saya minta kepada seluruh prajurit TNI untuk mempertahankan sikap itu," katanya. Sehingga, katanya, sudah saatnya TNI keluar dari kehidupan politik praktis dan biarkan pemerintah bertugas menata, meningkatkan kualitas, dan memberi tempat bagi TNI dalam tatanan kehidupan kenegaraan.

Saat ini, kata Megawati, tugas angkatan perang diberbagai daerah konflik adalah bukanlah tugas pokok. Karena hanya merupakan tugas perbantuan kepolisian. "Tugas pokoknya, membela negara dalam menghadapi musuh dari luar," tegasnya.

Kepala pusat penerangan TNI, Mayjen Syafrie Syamsoedin menyambut baik pidato presiden itu. "Presiden adalah panglima, kita harus siap menjalankan tugas sesuai perintahnya," katanya. Sehingga, jangan lagi ada pihak yang mengusik TNI atau mengajak ke politik praktis. "Jangan gelitik TNI lagi, biar kita bisa konsentrasi melaksanakan tugas. Kita pasti konsisten dengan tekad itu," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal Endriato Sutarto dalam pidato menyambut HUT TNI menyatakan, TNI akan keluar dari kancah politik praktis dan tidak mau ditarik-tarik kelompok atau kekuatan politik tertentu. Selain itu, TNI juga tidak akan menggunakan hak pilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2004, agar dapat berkonsentrasi menjaga pertahanan negara.

Yura Syahrul, Adi Mawardi - Tempo News Room