Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PT Pindad Tunggu Tindak Lanjut Pengadaan Maung untuk Mobil Dinas

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pindad masih menunggu tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat menteri, wakil menteri, eselon I, gubernur, walikota, TNI, dan Polri menggunakan Maung sebagai kendaraan dinasnya. 

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengapresiasi arahan Prabowo itu. Menurut dia, arahan Prabowo menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif sendiri yang mandiri.

"Ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami, PT Pindad. Sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Abraham mengatakan Pindad harus menyanggupi apabila presiden sudah menginstruksikan hal tersebut. Sebab arahan itu tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung. 

“Prinsipnya, Pindad sudah memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri,” ujar Abraham. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan belum ada keputusan dari kalangan pejabat yang akan menggunakan mobil dinas Maung. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo masih menyesuaikan dengan kapasitas produksi. 

Mobil dinas Maung yang akan dipakai para menteri-menteri ini kedepannya akan menggunakan skema beli bukan sewa. "Ya kita beli, kita berinvestasi (mobil Maung). Nanti. Kan nanti begitu ada, itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa," kaya Prasetyo.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan pernyataan Wamenkeu Anggito Abimanyu soal Maung menjadi kendaraan dinas disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin, 28 Oktober 2024.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Deni menilai klarifikasi ini penting disampaikan agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut. Anggito sempat menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucap Anggito di Yogyakarta, Senin , 28 Oktober.

Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. "Pak Prabowo sudah bilang, Minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri. 

"Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri," tutur dia.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan 30 persen komponen mobil Maung yang diproduksi PT Pindad (Persero) berasal dari pabrikan di Korea Selatan, SsangYong Motor, dan Jerman, yaitu Mercedes-Benz.

“Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea (Selatan), Mercy (Mercedes-Benz), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka,” kata Putranto setelah rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan editor: 3 Orang Kru TvOne Meninggal dalam Kecelakaan di Tol Batang-Pemalang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

24 menit lalu

Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka menuju DPR RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik diantaranya, Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Penyiaran, Penurunan Usia Calon Gubernur, Tabungan Perumahan Rakyat dan Isu Dinasti Politik. TEMPO/Ilham Balindra
Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Sigi Kawula17 menunjukan bahwa dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.


Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

32 menit lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.


Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

49 menit lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Sylver Matutina (kiri) memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai saksi pelapor atas laporannya terhadap Fahri Hamzah terkait orasinya pada 4 November 2016, di Mapolda Metro Jaya, Senin 28 Novmeber 2016. Tempo/Andi Gunawan
Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

GSN akan dihuni oleh ratusan organisasi maupun relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran. Organisasi ini juga bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani.


Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Optimalisasi Subsidi Energi

1 jam lalu

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadiri sidang perdana Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Optimalisasi Subsidi Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan ini usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada siang ini.


Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

2 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Lawatan Pertama ke Luar Negeri sebagai Presiden, Negara Mana Saja yang akan Dikunjungi Prabowo?

Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KTT APEC dan KTT G20.


Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada jajaran pejabat Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024). ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Ini Alasannya

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menilai perlu adanya perbaikan organisasi dalam menerapkan sentralisasi kebijakan pertahanan negara.


Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

2 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Panggil Nusron Wahid ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta.


Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

3 jam lalu

Ilustrasi debt collector atau penagih utang. Shutterstock
Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

Berita terkini ekonomi bisnis antara lain tentang pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait pemutihan utang petani, nelayan.


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

3 jam lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


BNPT Komitmen Jaga Ideologi Negara Sesuai dengan Arahan Presiden

4 jam lalu

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, saat diwawancarai pewarta yang meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dok. BNPT
BNPT Komitmen Jaga Ideologi Negara Sesuai dengan Arahan Presiden

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jendral Polisi, Eddy Hartono mengatakan, BNPT berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, terkhusus dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara.