TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memecat jajaran menteri di Kabinet Merah Putih jika tak mendukung program unggulannya. Kepala Negara mengatakan, menteri-menteri yang tak sejalan dengan kebijakannya dipersilahkan hengkang dari kabinet pemerintahannya tersebut. Ancaman pemecatan ini juga ditujukan kepada pejabat kementerian.
“Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.
Mantan Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini menekankan dirinya konsern untuk mewujudkan program unggulannya. Salah satunya program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Pihaknya mengaku siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi program tersebut.
“Saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik,” kata Prabowo.
Gaya kepemimpinan Prabowo ini tampaknya mirip dengan yang pernah dilakukan Jokowi. Usai dilantik untuk periode keduanya pada 2019, Jokowi juga melontarkan ancaman pemecatan bagi menteri yang bekerja setengah hati. Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 2019-2024, Jokowi menyatakan tak segan memecat pembantunya jika tak serius dalam bekerja.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan beri ampun. Pasti saya copot,” kata Jokowi di Gedung MPR, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019 silam.
Ancaman itu kembali diutarakan Jokowi seusai memperkenalkan para menterinya kepada publik di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Jokowi mengancam para menteri yang telah ia tunjuk bisa dipecat di tengah jalan jika kinerjanya buruk.
“Semua harus serius dalam bekerja. Yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, sudah saya berikan hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Saya rasa itu,” kata Jokowi.
Selama menjabat sebagai Kepala Negara dua periode, Jokowi tercatat sering mengancam pemecatan terhadap menteri-menterinya. Ancaman-ancaman itu bahkan sudah ditebarnya sejak sebelum dilantik untuk periode pertamanya sebagai Presiden RI ke-7 pada 2014. Masih berstatus sebagai “Presiden terpilih”, Jokowi mengaku tak segan mencopot menteri dalam kabinetnya jika pekerjaannya tidak memenuhi target.
“Kan setiap tahun ada targetnya. Targetnya kualitatif dan kuantitatif. Targetnya harus kongkret, kalau tidak mencapai target masa mau diteruskan, kerja berdasar target dong,” kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 1 September 2014.
Kala itu Jokowi menegaskan, bongkar-pasang menteri bukan hal luar biasa. Selain bertugas membantu presiden, jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pencopotannya. “Kamu ngerti gak, menteri itu apa? Hak prerogatif presiden. Mau diangkat, mau diberhentikan, itu hak prerogatif presiden, kapanpun,” ujarnya.
Sebulan setelah dilantik, ancaman pemecatan kembali diutarakan Jokowi. Gaham itu ditujukan kepada Menteri Pertanian saat itu, Amran Sulaiman. Jokowi blak-blakan menyampaikannya di hadapan ratusan petani saat penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Amran terancam dipecat jika dalam waktu tiga tahun ke Indonesia gagal swasembada pangan.
“Awas kalau dalam tiga tahun masih impor karena kurang stok kita, saya pastikan diganti (Menteri Pertanian Amran Sulaiman),” kata Jokowi di lapangan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Jawa Barat, Jumat, 26 Desember 2014. (26/12/2014).
Pada 2015, Jokowi menargetkan anggaran kementerian/ lembaga hingga akhir tahun harus mencapai 93 persen. Untuk mencapai target tersebut, Jokowi mengaku akan terus mengawasi setiap program di lapangan. Jika tidak berjalan, Jokowi mengancam akan mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan jajarannya.
“Kalau progres enggak baik bisa karena dua hal. Bisa karena manajemen BUMN yang kurang baik, tidak cepat, masih bekerja pola lama atau memang menterinya enggak bisa kejar. Nah yang salah yang mana? Kalau BUMN ya diganti direksinya. Kalau menterinya? Ya diganti menterinya. Saya sih simple mikirnya,” ujar Jokowi saat menghadiri peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin, 10 Agustus 2015.
Ancaman pemecatan menteri era Jokowi berkumandang lagi pada awal 2016. Kala itu Jokowi mengaku malu lantaran Indonesia masih kalah jauh tertinggal dengan Thailand dan Malaysia terkait kemudahan berbisnis dan berusaha (ease of doing business). Karenanya, dia mengancam akan memecat para menteri yang kinerjanya masih lelet.
Menurutnya, pada 2014 peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih 120. Kemudian pada 2015 mengalami peningkatan namun masih di deretan 109. Namun saat itu Indonesia masih ketinggalan jauh dengan Malaysia sudah berada di peringkat 18 dan Thailand berada di peringkat 49.
Karena itu, mantan wali kota Solo ini memberikan target kepada seluruh kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dapat lebih baik. Tak tanggung-tanggung, Jokowi memberikan target peringkat kemudahan berbisnis di Tanah Air pada 2016 bisa masuk ke peringkat 40.
“Gampang kalau saya. Kalau menteri masih lelet, saya ganti (pecat),” katanya saat membuka penyelenggaraan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 Februari 2016.
Selanjutnya: Jurus Gertak Jokowi Pecat Menteri
