TEMPO.CO, Semarang - Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta aparat pemerintah serta penegak hukum bisa menahan diri di masa kampanye Pilkada 2024.
"Seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan penegak hukum diminta bisa menahan diri agar stabilitas dan situasi bisa kondusif," kata Puan usai rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng di Semarang, Jumat 25 Oktober 2024.
Menurut dia, seluruh pihak harus saling menghargai dan menghormati. Ia juga berharap tidak ada intervensi dari pihak eksternal dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
"Jangan sampai melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan," tambahnya.
Ia menuturkan jika memang ditemukan bukti kuat yang menyalahi aturan Pilkada 2024, maka Bawaslu harus bisa melaksanakan tugasnya.
Sebelumnya, puluhan kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah berkumpul di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang pada Rabu, 23 Oktober 2024. Mereka membubarkan diri ketika Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Semarang datang.
Awalnya, Bawaslu Kota Semarang memperoleh informasi adanya mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2024. Tim Bawaslu yang beranggotakan 11 personel lantas mendatangi hotel tersebut.
Ketika anggota Bawaslu sampai di ruangan acara, para kepala desa yang berjumlah sekitar 90 orang membubarkan diri. "Mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir," kata Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, Jumat, 25 Oktober 2024.
Bawaslu Kota Semarang juga memintai keterangan kepada para kades yang berada di lokasi acara. "Mengaku berasal dari beberapa kabupaten yang mana setiap wilayah mengirimkan dua orang perwakilan Kades tiap Kabupaten yakni Ketua dan Sekretaris," kata dia.
Kepada anggota Bawaslu, mereka mengaku berasal dari sejumlah daerah di Jawa Tengah. "Yang terkonfirmasi antara lain Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan Semarang," ujar Arief.
Mengenai pengumpulan para kepala desa dan tujuan acara itu, Bawaslu Kota Semarang belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Pengungkapan serupa juga pernah dilakukan Bawaslu Kota Semarang pada 17 Oktober 2024. Pertemuan itu berlangsung di wilayah Semarang Barat dengan peserta kurang lebih 200 orang Kades dari Kabupaten Kendal.
Hingga berita ini diunggah Tempo masih berupaya mendapatkan keterangan dari pihak kepala desa yang hadir.
Pilihan Editor: Dapat Masukan Bawaslu, KPU DKI Atur Layout Tempat Duduk KPPS di TPS
