TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyayangkan ketiadaan perwakilan perempuan di jajaran pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menilai ketiadaan perwakilan perempuan di Komisi VIII adalah situasi yang ironis.
“Komisi yang salah satu tugasnya terkait dengan perempuan dan anak, justru dipimpin oleh laki-laki semua. Ini tentu sangat ironis,” kata Lucius kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.
Komisi VIII sendiri membidangi urusan agama, sosial, serta perempuan dan anak. Komisi ini diketuai oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang. Sedangkan empat wakil ketuanya diisi oleh Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Ansory Siregar (PKS) dan Singgih Januratmoko (Golkar).
Lucius mengatakan ada ketimpangan jumlah pimpinan komisi dari perwakilan perempuan. Hal itu terjadi di Komisi VII yang membidangi urusan perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Di komisi ini terdapat tiga anggota DPR perempuan yang duduk di kursi wakil ketua.
“Di komisi yang mengurusi bidang yang bukan terkait perempuan dan anak, misalnya, saya melihat justru perempuan yang banyak jadi pimpinan,” kata Lucius.
Lucius mengatakan hal tersebut terjadi lantaran ketua komisi tidak dipilih oleh para anggotanya, melainkan ditunjuk langsung oleh fraksi. Di saat bersamaan, kata dia, fraksi-fraksi di DPR gagal melihat pentingnya keberadaan pimpinan perempuan di komisi yang mengurusi urusan terkait perempuan dan anak.
“Anggota komisi tak punya kontribusi suara untuk menentukan sendiri siapa pimpinan mereka. Semuanya sudah diselesaikan di level pimpinan fraksi,” ujar Lucius.
Lucius pun menilai representasi perempuan saat ini tidak menjadi isu penting bagi partai politik. Hal itu sudah terjadi saat proses pemilihan calon anggota legislatif hingga penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan.
“JIka kesetaraan hak politik perempuan dan laki-laki menjadi begitu penting untuk partai, maka ketika memilih kader untuk ditempatkan di Komisi VIII, harusnya ada fraksi yang mengutamakan jatah bagi kader perempuan mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, semua pimpinan adalah laki-laki,” kata Lucius.
Adapun DPR telah mengumumkan jajaran komisi dan alat kelengkapan dewan dalam rapat paripurna lalu. Dari 13 komisi yang ada, ada 3 komisi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Komisi IV oleh Siti Hedianti atau Titik Soeharto (Gerindra), Komisi VI oleh Anggia Ermarini (PKB), Komisi IX oleh Felly Estelita (NasDem) dan Komisi X oleh Hetifah Sjaifudin (Golkar).
Pilihan Editor: CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo
