TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Prabowo-Megawati Soekarnoputri semula disebut-sebut bakal digelar sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Sempat beredar pula kabar bahwa keduanya akan bertemu pada Kamis malam, 17 Oktober 2024 atau bertepatan dengan ulang tahun Prabowo ke-73. Namun, ternyata kabar pertemuan tersebut tidak kunjung terjadi sampai Prabowo selesai merayakan pesta ulang tahunnya di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, rencana pertemuan Megawati-Prabowo batal sebelum pelantikan. "Sepertinya begitu (batal). Sampai dengan acara pelantikan, pertemuan itu masih tertunda," kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2024.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto enggan berkomentar soal pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Hasto hanya mengatakan PDIP menghormati calon kabinet yang dibentuk oleh Prabowo.
“Sikap dari PDIP terhadap kepemimpinan baru berharap agar kabinet bekerja profesional, bergerak cepat untuk mengatasi tantangan kita ke depan,” katanya setelah sidang promosi doktoralnya di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 Oktober 2024.
Namun, Hasto mengatakan, hubungan Megawati dan Prabowo baik secara historis. Sehingga hal tersebut, lanjut Hasto, bisa menjadi dasar dalam membangun kerja sama. Seorang pengusaha di lingkaran dekat Megawati mengatakan pertemuan terancam batal. Ia mengatakan, Megawati resah dengan kabinet Prabowo karena kental dengan pengaruh Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik, Ahmad Atang, mengatakan setidaknya ada tiga hambatan yang menyebabkan pertemuan Prabowo-Megawati urung terlaksana. “Faktor pertama adalah adanya kemandekan dalam melakukan negosiasi. Pertemuan antar elit tidak selalu dalam ruang kosong, tentu ada agenda, materi, negosiasi yang menjadi alasan pertemuan tersebut dilakukan,” terang Atang dilansir dari Antara.
Menurut pengajar Ilmu Komunikasi Politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu, pertemuan Megawati dan Prabowo memunculkan spekulasi jika PDIP mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun penyusunan draf kabinet tidak ada satupun kader PDI Perjuangan yang masuk dalam daftar menteri. "Jika dugaan ini benar maka gagalnya pertemuan bisa jadi disebabkan karena adanya negosiasi yang tidak tercapai," katanya.
Faktor kedua belum terealisasinya pertemuan dua tokoh bangsa ini karena adanya campur tangan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi Jokowi-Megawati sangat buruk, sehingga jika pertemuan tersebut terjadi maka akan mempersempit ruang Jokowi mengatur Prabowo," katanya.
Faktor ketiga adalah boleh jadi keduanya menunda pertemuan setelah pelantikan agar tidak terjadi dinamika politik baru.
Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Megawati tampaknya sedang memperhitungkan secara matang PDIP akan bergabung menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo atau akan menjadi oposisi. Menurutnya, secara psikologis Megawati ingin menjaga checks and balances sehingga menuntutnya untuk beroposisi.
“Yang sedang dipikirkan Megawati mungkin kalau semua masuk pemerintahan, bagaimana checks and balances, siapa yang akan mengontrol kekuasaan, siapa yang akan mengontrol pemerintahan. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh Megawati,” kata Ujang dilansir dari Koran Tempo edisi Jumat, 18 Oktober 2024.
ANANDA RIDHO SULISTYA | KORAN TEMPO | ANDI ADAM | EKA YUDHA | FRANCISCA CHRISTY
Pilihan editor: Prabowo Tinggalkan Agenda Pembekalan di Hambalang, Ada Apa?
