TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Herindra mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Rabu, 16 Oktober 2024.
Berikut fakta seputar Herindra mengikuti fit and proper test di DPR RI dan dinyatakan penuhi syarat sebagai Kepala BIN.
Sidang tertutup
Pantauan Tempo, Herindra tiba di kompleks gedung DPR pada pukul 10.52 WIB. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) itu tidak memberikan pernyataan apapun sebelum memasuki ruang sidang Komisi I DPR itu. Sidang berlangsung secara tertutup.
Adapun pimpinan DPR yang hadir dalam fit and proper test tersebut di antaranya Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
Herindra penuhi syarat sebagai Kepala BIN
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Herindra memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Kepala BIN. Hal itu disampaikan Puan usai tim yang terdiri dari perwakilan fraksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra.
"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik," kata Puan di kompleks gedung DPR, Rabu, 16 Oktober 2024.
Herindra diminta bekerja secara netral
Puan meminta agar Herindra bisa bekerja secara netral ketika memimpin BIN. Sebab, Puan mengatakan, BIN punya peran strategis dalam menjalan fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri.
"Kami menekankan agar BIN dalam menjalankan fungsinya bisa netral dan bekerja untuk kepentingan keamanan negara dari berbagai ancaman," kata Puan.
Selain itu, Puan meminta agar BIN bisa terlibat aktif dalam memantau situasi global. Menurut Puan, di tengah ketegangan global, BIN harus bisa memastikan keamanan negara dari ancaman eksternal.
"Tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar negeri," kata Puan.
Respons Herindra
Pada kesempatan yang sama, Herindra enggan berkomentar banyak soal penunjukkan dirinya sebagai Kepala BIN. Dia hanya mengatakan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan fungsi intelijen dengan pihak terkait.
"Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, kita harus tetap menjaga ketua negara Republik Indonesia," kata Herindra.
Selanjutnya: Akan disahkan di paripurna Kamis besok
